Jakarta – PP Presisi tetap akan bagikan dividen tunai sebesar Rp11,7 miliar atau 20% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp58,6 miliar, di tengah krisis pandemi covid 19 yang belum reda.
“Setiap pemegang saham akan menerima dividen tunai sejumlah Rp1,15 per saham, walaupun jumlah dividen yang dibagikan mengalami penurunan dari tahun lalu, kami tetap akan membagikan dividen tunai di tengah situasi pandemi, sebagai wujud komitmen kami untuk meningkatkan shareholders value,”ujar Benny Pidakso, Direktur Keuangan PP Presisi usai RUPS hari ini, Rabu, 9 Juni 2021.
Benny menambahakn, setelah dipotong sebesar 5% atau sebesar Rp2,9 miliar sebagai cadangan wajib, sejumlah Rp43,9 miliar atau sebesar 75% dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan yang sangat diperlukan di tengah krisis pandemi
covid 19 ini.
Selain memutuskan pembagian dividen tunai, RUPS Perseroan juga menetapkan beberapa keputusan lainnya, antara lain menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, untuk masa jabatan 5 tahun, sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yul Ari Pramuraharjo
Komisaris : Muhammad Toha Fauzi
Komisaris Independen : Letjend (Purn) Sumardi
Komisaris Independen : Indra Jaya Rajagukguk
Direksi
Direktur Utama : Rully Noviandar
Direktur : Benny Pidakso
Direktur : M. Wira Zukhrial
Direktur : Muhammad Darwis Hamzah
“Berkat strategi sustainability growth, Perseroan berhasil menghadapi tantangan
pandemi covid 19 melalui : inovasi, peningkatan kapabilitas di konstruksi (structure work)maupun non-konstruksi (jasa pertambangan), serta menekankan kembali pentingnya sustainability development melalui inisiatif “green contractor.” ujar Rully Noviandar,
Direktur Utama PT PP Presisi Tbk pada kesempatan yang sama.
Rully mengatakan, pengembangan jasa pertambangan merupakan bagian strategi perusahaan untuk melakukan klasterisasi lini bisnis untuk tumbuh lebih dinamis.
“Kami mengklasterisasi kapabilitas
yang kami miliki menjadi konstruksi yang terdiri atas: civil work & structure work, serta non konstruksi yang terdiri atas: production plant, rental alat berat & jasa pertambangan. Dasar kami melakukan klasterisasi adalah pemanfaatan resources dan asset agar lebih optimal serta perolehan pasar/proyek yang lebih fleksibel.Diharapkan dengan strategi tersebut, PP Presisi dapat terus tumbuh di tengah pandemi covid 19,”tutup Rully. (*)
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More