Moneter dan Fiskal

Posisi Net Kewajiban Investasi Internasional RI Menurun

Jakarta – Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mengalami penurunan net kewajiban karena berkurangnya posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN). Adapun pada akhir triwulan II 2018, PII Indonesia mencatat net kewajiban sebesar US$305,6 miliar atau 29,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Seperti dikutip dari laman Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Selasa, 25 September 2018 menyebutkan, bahwa posisi net kewajiban yang tercat sebesar US$305,6 miliar itu lebih rendah bila dibandingkan dengan posisi net kewajiban pada akhir triwulan I 2018 yang tercatat sebesar US$325,6 miliar atau 31,5 persen terhadap PDB.

Menurut BI, posisi KFLN Indonesia yang lebih rendah ini dipengaruhi penurunan nilai instrumen finansial domestik. Pada akhir triwulan II 2018, posisi KFLN turun 3,9 persen (qtq) atau US$26,1 miliar menjadi US$639,7 miliar. Penurunan posisi KFLN terjadi terutama pada komponen investasi langsung dan investasi portofolio.

Selain itu, penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan nilai instrumen investasi berdenominasi rupiah sejalan dengan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan dipengaruhi pula oleh penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) Indonesia juga menurun terutama karena adanya transaksi pelepasan AFLN dalam bentuk investasi lainnya dan cadangan devisa. Di mana, losisi AFLN pada akhir triwulan II 2018 mengalami penurunan sebesar 1,8 persen (qtq) atau US$6,1 miliar menjadi US$334,1 miliar.

Penurunan posisi AFLN pada akhir periode laporan juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lainnya seperti revaluasi negatif atas AFLN dalam denominasi non-dolar AS sejalan dengan penguatan dolar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia.

Bank Sentral memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan II 2018 masih tetap sehat. Meski begitu, BI tetap mewaspadai risiko net kewajiban PII terhadap perekonomian. BI meyakini kinerja PII akan semakin baik sejalan dengan terjaganya stabilitas perekonomian dan berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia didukung oleh konsistensi dan sinergi bauran kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Tandatangani Kerja Sama, Pemkab Serang Resmi Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Poin Penting Pemkab Serang resmi memindahkan RKUD ke Bank Banten, ditandai penandatanganan PKS pada 9… Read More

3 hours ago

Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp. 48 triliun pada akhir 2025.

Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More

4 hours ago

BTN Salurkan KUR Rp2,72 Triliun hingga Maret 2026, Perkuat Beyond Mortgage

Poin Penting BTN telah menyalurkan KUR Rp2,72 triliun hingga Maret 2026, didominasi KUR kecil (75%)… Read More

5 hours ago

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

5 hours ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

5 hours ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

5 hours ago