Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sampai dengan kuartal I-2023 mencatat posisi LAR (loan at risk) menurun sejalan dengan membaikanya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Hingga Maret 2023, tercatat LAR BRI menjadi Rp99,79 triliun dari akumulasi kredit restrukturisasi sebesar Rp263,39 triliun.
Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto menjelaskan, sebagian besar penurunan LAR tersebut atau sebesar 61% dikarenakan nasabah yang mampu membayar.
“Kita tahu bersama bahwa penurunan LAR Covid ini bukan hanya karena pembayaran bisa juga karena dalam kondisi nasabahnya sudah membaik sehingga kita lepaskan restrukturisasi Covid-nya,” jelas Agus dalam Paparan Kinerja BRI Triwulan I-2023, Kamis, 27 April 2023.
Sementara itu, kredit gagal hanya sebesar 2% dengan default rate yang menjadi NPL 11%, sehingga BRI optimis dikarenakan memiliki pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage yang mencapai 282,49%, bahkan LAR Coverage mencapai 49%.
“Dengan default rate yang 11% kami cukup confidence dan nyaman untuk kredit restrukturisasi yang terkait dengan risiko LAR Covid sudah cukup termitigasi dengan baik,” katanya.
Direktur Utama BRI Sunarso juga menambahkan, secara akumulasi kredit restrukturisasi BRI sebesar Rp263,39 triliun, namun jumlah kredit yang tidak bisa diselamatkan hanya 2%.
“Sehingga cadangan kita terhadap risiko terhadap risiko terjadinya pemburukan restrukturisasi Covid ini menurut saya bukan hanya cukup tetapi jauh lebih dari cukup, karena potensi tidak bisa diselamatkan hanya 2% sementara kita cadangkan sampai 49%,” ungkap Sunarso. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More