Jakarta–Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong porsi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 20% pada 2018, diyakini akan memberi dampak positif ke ekonomi kreatif yang selama ini sulit mendapatkan akses permodalan dari perbankan.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan, Sigit Pramono, di Jakarta, Selasa, 15 November 2016. Menurutnya, perbankan harus berperan aktif dalam membiayai sektor ekonomi kreatif yang diyakini akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
(Baca juga: Besarnya Potensi Ekonomi Kreatif Dorong Ekonomi RI)
“Kalau kebijakan yang 20% ke kredit UMKM itu sudah terealisasi, dengan begitu sektor ekonomi kreatif ini bisa terkena dampaknya. Misal total penyaluran kredit Rp3000 triliun, itu 20%nyakan besar sekali,” ucapnya.
Sebagai informasi Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai aturan untuk dapat menopang perkembangan UMKM di Indonesia, salah satunya meminta bank-bank nasional untuk dapat menyalurkan kredit UMKM-nya sebesar minimum 20% dari total kredit bank secara bertahap atau 2018. Harapannya, ini akan memberi dampak positif ke ekonomi kreatif.
(Baca juga: Porsi Penyaluran Kredit UMKM Baru 19,7%)
Di 2016 sendiri, bank diharapkan sudah menyalurkan kredit UMKM minimal 10% dari total kredit. Dengan begitu, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari bank, sehingga UMKM dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan juga berdampak ke sektor ekonomi kreatif. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More