Polemik Vaksin Berbayar, Sri Mulyani: Pemerintah Hanya Jamin 70% yang Gratis

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait polemik pengadaan layanan vaksinasi Covid-19 secara berbayar. Dirinya menegaskan, pemerintah telah menjamin vaksinasi covid-19 tetap gratis bagi 70% masyarakat Indonesia guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

“Pemerintah menjamin 70% herd immunity secara gratis dan sudah ada di dalam anggaran APBN kita,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin 12 Juli 2021.

Menkeu juga menambahkan, saat ini pemerintah fokus untuk mempercepat vaksinasi covid-19 agar penyelenggaraan vaksinasi di 1 hingga 2 juta dosis per hari bisa dilakukan.

Sri mengatakan jumlah dosis vaksinasi pertama yang telah disuntikkan mencapai 36,19 juta dosis. Sementara itu, untuk penyuntukan vaksinasi hingga dosis kedua sebanyak 14,97 juta dosis pada 10 Juli 2021.

Sebagai informasi saja, sebelumnya PT Kimia Farma Tbk berencana untuk mengadakan Porgram Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar pada hari ini (12/7) yang kemudian ditunda.

Program Vaksinasi Gotong Royong Individu telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No.19/2021 mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau orang-perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. Program vaksinasi individu tersebut hanya akan menggunakan vaksin Sinopharm dan dikenakanan biaya kepada masing-masing individu yang akan divaksin sebesar Rp321.660 per dosis seperti tertulis dalam aturan tersebut.