Polemik Kapal KKP Memanas, Purbaya Tegaskan Anggaran Belum Dikucurkan

Poin Penting:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran pembangunan kapal KKP belum dikucurkan.
• Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut pendanaan proyek kapal berasal dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris (UK).
• Purbaya mendorong penguatan industri galangan kapal nasional agar belanja kapal negara menyerap produksi dalam negeri.

Jakarta – Polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran revitalisasi galangan kapal nasional, memanas. Purbaya menegaskan hingga saat ini anggaran kapal untuk Kementerian Kelauran dan Perikanan (KKP) itu belum dikucurkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai respons atas pernyataan Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri, yakni Pemerintah Inggris (UK).

“Memang belum (dikucurkan),” ujar Purbaya dikutip Antara, Rabu, 11 Februari 2026.

Baca juga: BBRM Bakal Tambah Kapal Baru untuk Dongkrak Kinerja 2026

Menurut Purbaya, meskipun pendanaan disebut berasal dari pinjaman luar negeri, mekanisme pencairannya tetap harus melalui Kementerian Keuangan. Karena itu, ia memastikan belum ada realisasi anggaran untuk proyek kapal tersebut.

Respons atas Pernyataan Sakti Wahyu Trenggono

Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyampaikan melalui akun media sosial pribadinya bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri bukan berasal dari kas murni negara, melainkan dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris.

“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tulis Trenggono di Instagram resminya, @swtrenggono.

Pernyataan itu sekaligus menanggapi komentar Purbaya yang mempertanyakan dampak belanja kapal terhadap industri galangan kapal domestik. Dalam sebuah diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Purbaya menyoroti belum terlihatnya pesanan kapal ke galangan dalam negeri, meski anggaran telah disiapkan.

Baca juga: Saling Sindir soal Dana Kapal, Trenggono Tegur Purbaya: Bersumber dari Pinjaman Inggris

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyebut bahwa pinjaman luar negeri tetap tercatat dan dikelola melalui mekanisme APBN. “Sebagian uangnya katanya pinjaman. Tapi kan pinjaman nanti lewat kita juga,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga kini belum terlihat realisasi pesanan kapal ke galangan domestik. “Saya cek ke galangan, ada tidak yang diorder? Ya belum,” kata Purbaya.

Meski demikian, ia memastikan komunikasi dengan Sakti Wahyu Trenggono tetap berjalan baik dan koordinasi antarkementerian tidak menjadi persoalan.

Soroti Serapan Anggaran dan Industri Galangan Kapal

Dalam forum diskusi Kadin, Purbaya menegaskan pentingnya penguatan industri perkapalan nasional. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten, namun industri galangan kapal belum berkembang optimal akibat minimnya permintaan domestik.

Salah satu penyebabnya, menurut dia, adalah kebijakan impor kapal bekas yang masih terbuka sehingga mengurangi peluang galangan dalam negeri.

Purbaya juga mengungkapkan terdapat 2.491 kapal berusia di atas 25 tahun yang berpotensi diremajakan. Momentum ini dinilai seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong produksi kapal nasional.

“Kalau mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan,” tegasnya.

Baca juga: Thomas Dilantik Jadi DG BI, Purbaya: Nggak Perlu Kasih Wejangan, Udah Jago

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menambahkan, anggaran pengadaan kapal telah disiapkan dalam APBN dan pemerintah mendorong percepatan belanja sejak awal tahun. Namun, realisasi tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap galangan kapal domestik.

Ke depan, Purbaya mendorong penyusunan peta jalan bersama antara pemerintah dan pelaku industri agar belanja kapal negara benar-benar memprioritaskan produksi dalam negeri. (*) Prima Gumilang