PMI Manufaktur Terendah Sejak Pandemi, DPR Desak Proteksi Pasar Domestik

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, merespons penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April 2025 yang berada di level kontraksi 46,7 atau terendah sejak masa pandemi COVID-19.

Menurutnya, penurunan PMI tersebut mencerminkan dampak nyata dari kebijakan proteksionis global, terutama tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS), serta banjir produk impor dari negara-negara yang mencari pasar alternatif.

“Situasi ini tidak hanya mengganggu daya saing industri nasional, tetapi juga mengancam ketahanan struktur industri dalam negeri,” katanya, dikutip Senin, 5 Mei 2025.

Baca juga: PMI Indonesia Anjlok, Airlangga Sebut Efek Perang Dagang

Ilham menekankan, tantangan yang dihadapi sektor manufaktur saat ini membutuhkan respons terintegrasi antarkementerian dan dukungan lintas sektor.

Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Perindustrian, Ilham mendorong agar kebijakan industri diarahkan pada penguatan struktur manufaktur nasional secara menyeluruh.

“Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sekitar 80 persen produk manufaktur Indonesia diserap oleh pasar domestik. Ini menandakan pentingnya perlindungan terhadap pasar dalam negeri agar tidak dibanjiri oleh produk impor yang tidak terkendali,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, langkah Kemenperin yang secara aktif merespons kekhawatiran pelaku industri, termasuk melalui diplomasi perdagangan dengan mitra internasional dan upaya memperkuat kebijakan substitusi impor, perlu mendapat dukungan penuh.

Baca juga: Dorong Kemandirian Finansial PMI, Bank Mandiri dan KJRI Penang Gelar ‘Mandiri Sahabatku’

“Kami di DPR RI siap mengawal arah kebijakan yang pro-industri dan memastikan kebijakan fiskal, tarif, hingga investasi berpihak pada penguatan industri dalam negeri,” jelas Ilham.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Kepastian Kebijakan Ditekankan

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna memitigasi efek domino dari tekanan global yang terus berlangsung.

“Kondisi wait and see dari pelaku industri bukanlah situasi yang bisa dibiarkan terlalu lama. Harus ada kepastian kebijakan, perlindungan yang konkret, dan dorongan optimisme dari pemerintah agar pelaku usaha kembali percaya diri untuk ekspansi, bukan justru melakukan efisiensi berlebihan hingga mengurangi tenaga kerja,” tegasnya.

Mengacu pada hasil Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian pada 2 Mei 2025, Ilham mencatat bahwa negara-negara seperti Filipina dan Tiongkok mampu menjaga daya ekspansinya dengan mengedepankan kebijakan protektif terhadap pasar domestik.

“Indonesia harus belajar dari negara-negara tersebut dan segera menyelaraskan kebijakan industrinya agar tidak menjadi sasaran pelimpahan barang-barang asing,” tambahnya.

Baca juga: PMI Manufaktur RI Tetap Ekspansif Didorong Konsumsi Selama Ramadan-Idulfitri

Ilham menyampaikan bahwa pemulihan sektor manufaktur merupakan ujian bagi komitmen bangsa terhadap kemandirian ekonomi.

“Saya mengajak semua pihak–eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat–untuk menyadari bahwa kekuatan ekonomi nasional hanya bisa dibangun dengan fondasi industri yang tangguh di negeri sendiri,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra