PLN Gandeng Mitra Norwegia dan Jepang untuk Dorong Pasar Karbon Lintas Negara

Poin Penting

• PLN memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dengan menandatangani dua kerja sama strategis di COP30 Brasil, yakni dengan Norwegia dan Jepang.
• PLN menegaskan peran sebagai katalis transisi energi, dengan komitmen NZE 2060 dan dukungan RUPTL 2025–2034 yang menargetkan 76 persen tambahan kapasitas pembangkit berasal dari EBT
• PLN menawarkan produk dekarbonisasi korporasi berupa Unit Karbon, Renewable Energy Certificate (REC), dan green energy as a service.

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui PT PLN (Persero) memperkuat pasar karbon global dengan menjalin dua kerja sama strategis pada forum Seller Meets Buyer di Paviliun Indonesia pada Conference of the Parties 30 (COP30) di Belém, Brasil.

PLN menandatangani Mutual Expression of Intent bersama Pemerintah Norwegia melalui Global Green Growth Institute (GGGI), serta Memorandum of Understanding (MoU) dengan Carbon Ex Inc, perusahaan Jepang. Inisiatif ini menjadi langkah penting Indonesia dalam mempercepat pengembangan proyek rendah karbon dan penguatan pasar karbon di tingkat global.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, kolaborasi yang tercipta pada forum ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi global.

”Bagi Indonesia, momentum ini sangat penting karena membuktikan kemampuan Indonesia mendukung pencapaian target global penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerapan perdagangan karbon di bawah Pasal 6 (Paris Agreement),” ujar Hanif, dikutip Jumat, 21 November 2025.

Baca juga : PLN Tegaskan Komitmen Korporasi dalam Transisi Energi di Ajang COP30 Brazil

Sementara, Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi menjelaskan PLN bersama Pemerintah kini mengambil peran baru sebagai katalis dan akselerator pasar karbon untuk mempercepat transisi energi dan mendorong kolaborasi lintas negara dalam mitigasi perubahan iklim.

“Dunia tengah bergerak dengan langkah tegas menuju target Net Zero Emissions, dan Indonesia tidak terkecuali. PLN telah berkomitmen mencapai Net Zero Emissions pada 2060, sejalan dengan target nasional dan Paris Agreement. Untuk mencapai ambisi tersebut, kolaborasi bukanlah pilihan melainkan sebuah keharusan,” tutur Evy.

Lebih lanjut Evy menyampaikan bahwa Pemerintah telah meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persen atau 52,9 GW berasal dari EBT dan storage.

Aset-aset baru ini diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 1.000 terawatt-jam listrik hijau selama sepuluh tahun ke depan, membuka peluang besar untuk pengembangan energi bersih.

Baca juga : PLN dan KAI Siap Elektrifikasi Jalur Kereta Indonesia

“Indonesia memiliki peluang besar memimpin transisi energi bersih yang mendorong transformasi ekonomi hijau melalui pemanfaatan energi di Indonesia. Dan kami ingin menjadi pemimpin bukan hanya di tingkat regional, tetapi juga pemimpin global dengan menyediakan pasokan energi hijau yang melimpah serta berbagai fasilitas pendukung target keberlanjutan yang dibutuhkan pelanggan di masa depan,” lanjut Evy.

PLN menawarkan dua produk utama berbasis green attributes untuk mendukung dekarbonisasi perusahaan. Pertama, Unit Karbon, yang memungkinkan perusahaan mengimbangi emisi gas rumah kaca mereka melalui proyek pengurang atau penyerap emisi melalui skema sertifikasi domestik dan internasional yang kredibel.

Kedua, green energy as a service, termasuk Renewable Energy Certificate (REC) dan Dedicated Green Energy Sources, yang memberikan akses langsung ke listrik bersih dan stabil dari aset infrastuktur PLN. Dengan kedua produk ini, perusahaan dapat merencanakan strategi jangka pendek maupun panjang untuk mencapai target NZE secara efektif.

“Produk utama kami dalam pengelolaan atribut hijau adalah unit karbon dan renewable energy certificate (REC). REC membantu pelaku usaha memiliki pengakuan resmi dan transparan bahwa listrik yang digunakan berasal dari energi baru terbarukan. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas kepatuhan, tetapi juga membuka peluang percepatan dekarbonisasi di berbagai sektor industri,” jelas Evy.

Selain itu, PLN juga menawarkan peluang forward offtake untuk tiga proyek bersertifikasi Gold Standard dengan penurunan emisi sekitar 1,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), di antaranya dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ground-mounted berkapasitas 50 megawatt (MW) dengan baterai di Ibu Kota Nusantara.

“Peluang ini kami hadirkan sebagai bagian dari transformasi sektor ketenagalistrikan Indonesia menuju ekosistem energi yang lebih berkelanjutan, kompetitif, dan berdaya saing internasional. Dengan dukungan investor dan mitra teknologi, kita dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang memberikan dampak nyata bagi pengurangan emisi,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama