PKS dan Demokrat Minta IKN Ditunda, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kritikan Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat dan PKS, di mana mereka meminta untuk menunda anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah dinilai lebih baik menggunakan anggaran belanja untuk difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat.

Menkeu menyebutkan bahwa program pembanguan IKN akan tetap dilanjutkan yang menjadi program prioritas Pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi.

“Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 30 Mei 2023.

Menkeu pun memastikan agar meningkatkan kualitas belanja di tahun 2024, pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas. 

Belanja negara ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, link and match. Kemudian, penguatan kualitas dan akses kesehatan (efektivitas JKN, kemandirianfarmasi, sistem kesehatan yang handal).

Selanjutnya, mendorong hilirisasi SDA, serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. 

Baca juga: Nasib IKN Setelah Jokowi Lengser, Bakal Mangkrak?

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman menyatakan, pemerintah untuk saat ini sebaiknya menunda pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Pemerintah dalam hal ini seharusnya memfokuskan untuk melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKS, Andi Akmal menyebutkan pemerintah lebih baik memfokuskan belanja untuk memulihkan daya beli masyarakat, sehingga anggaran belanja untuk pembangunan IKN sebaikanya ditunda terlebih dahulu. (*)

Editor: Galih Pratama