Pilkada 2020 Harus Dibarengi Penerapan Protokol Kesehatan yang Ketat

Jakarta – Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah setiap harinya, dengan begitu penanganan dan pencegahan harus terus ditingkatkan.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkwu Ubaidi Socheh Hamidi menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang harus diwaspadai dan harus melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat agar tidak menciptakan kluster penularan covid-19.

“Kenaikan kasus masih harus terus diwaspadai, seiring dengan melibatkan beberapa kegiatan yang dilakukan banyak orang. Kita tahu beberapa agenda kedepan seperti Pilkada ini harus disikapi dan diwaspadai dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata Ubaidi dalam diskusi virtual di Jakarta, Senin 23 November 2020.

Menurutnya, mendisiplinkan protokol kesehatan dan vaksinasi masih menjadi 2 kunci utama dalam penanganan covid. Tak hanya itu, menurutnya dengan teratasinya pandemi covid telah mendorong titik balik pemulihan ekonomi.

“Saya kira Prokes dan vaksin jadi faktor kunci untuk memulai titik balik mengurus masalah ekonomi. Kalau vaksin ditemukan, tentu masalah lain juga akan mengikuti,” tambah Ubaidi.

Sebagai informasi saja, berdasarkan data Sagas Covid-19, pada Minggu (22/11), kasus baru Covid-19 secara nasional telah bertambah 4.360.  Dengan demikian total akumulasi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret sebanyak 497.688.

Sementara itu jumlah pasien Covid-19 yang sembuh juga bertambah 4.233 orang. Dengan demikian total pasien Covid-19 yang telah sembuh sebanyak 418.188 orang. (*)

Editor: Rezkiana Np