PGN Dinilai Bakal Terimbas Penurunan Harga Gas

Jakarta – Desakan adanya permintaan untuk menurunkan harga gas industri diprediksi bisa memengaruhi kinerja dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

Hal tersebut diungkapkan oleh ekonom Bank Permata Josua Pardede di Jakarta, Senin (3/2/2020). “Salah satu dampak negatif dari kebijakan ini (penuruhan harga gas) adalah dampaknya terhadap PGN yang menjadi supplier dari gas ini,” tuturnya.

Dia menjelaskan, adanya kebijakan ini akan mengakibatkan keuntungan dari PGN bakal cenderung tergerus dan berdampak pada penilaian eksternal.

“Namun, tergerusnya keuntungan PGN diperkirakan tidak akan berdampak pada kepercayaan investor pada perusahaan di Indonesia, mengingat model bisnis PGN yang cenderung berbeda dibanding perusahaan manufaktur swasta lainnya,” kata dia.

Penjelasan Josua, model bisnis berbeda yang dimaksud adalah dari sisi bagaimana harga dan kuantitas produk yang dijual cenderung bergantung pada kebijakan pemerintah.

“Berbeda dengan model bisnis pada industri manufaktur pada umumnya di mana harga dan kuantitas pada umumnya mengacu pada mekanisme pasar,” terang dia.

Di sisi lain, imbuhnya, apabila kelak harga dari sisi hulu cenderung turun, sedangkan harga hilir tetap, maka hal ini dapat menjadi kesempatan dari PGN untuk mendapatkan profit.

Namun demikian, menurut Josua, rencana penurunan harga gas industri oleh pemerintah diharapkan oleh beberapa industri yang membutuhkan gas industri, seperti industri kaca dan keramik dapat menambah daya saing.

Daya saing itu diperlukan untuk menghadapi kompetitor dari sisi ekspor maupun kompetitor berbentuk impor dari luar negeri untuk penjualan domestik.

“Harga beli dari kedua gas dari kedua industri tersebut dinilai relatif mahal dibandingkan dengan harga di kawasan, yaitu sekitar USD 9,1 per MMBTU,” ujar dia.

Pengurangan harga gas diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mendorong industri-industri spesifik yang memang membutuhkan gas industri sebagai salah satu bahan baku dalam industri manufaktur mereka.

“Memang opsi ini bukan menjadi satu-satunya opsi yang ditawarkan oleh pemerintah, meskipun memang cara ini dianggap merupakan cara yang paling cepat dalam memberikan dampak pada industri terkait,” tandas Josua. (*)