Peternak-Petani Terancam, DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Bebas Tarif Impor Produk AS

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman merespons potensi dampak nyata dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Khususnya terkait pemberlakuan tarif 0 persen terhadap produk impor asal AS yang masuk ke Indonesia.

Menurutnya, di tengah janji-janji peningkatan ekspor ke pasar Amerika, produk pertanian dan peternakan asal AS kini justru berpeluang membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang sangat murah.

Alex menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan dalam meja perundingan dagang. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai kebijakan ini justru mengorbankan rakyat Indonesia sendiri.  

“Apapun bentuk kerja sama ekonomi yang dibangun, jangan sampai Indonesia kembali menjadi pasar pasif dan hanya menikmati limpahan barang murah dari luar negeri dengan mengorbankan petani dan peternaknya sendiri,” kata Alex dikutip Jumat, 18 Juli 2025.

“Ini bukan sekadar soal dagang. Ini adalah ancaman langsung terhadap peternak dan petani kita. Maka saya harap, jangan sampai kebijakan ini mengorbankan agenda kedaulatan pangan kita,” sambung Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Baca juga : Simulasi Luhut: Tarif Trump Turun Bisa Naikkan Ekonomi RI 0,5 Persen

Seperti diberitakan, Presiden AS Donald Trump pada Selasa (15/7) mengklaim pihaknya mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia setelah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Kesepakatan tersebut berupa tarif dagang, di antaranya AS akan mengenakan tarif impor atas produk Indonesia sebesar 19 persen. Sebaliknya, AS tidak terkena tarif alias gratis alias 0 persen apabila melakukan ekspor ke Indonesia.

Terkait hal ini, Alex menyinggung peringatan dari beberapa kalangan analis ekonomi yang menilai masuknya produk unggas, kedelai, jagung, hingga daging sapi dari AS secara besar-besaran berpotensi membunuh pelaku usaha lokal. Terutama peternak unggas mandiri yang menopang lebih dari 5 juta lapangan kerja.

Menurutnya, langkah membuka kran impor dengan tarif 0 persen tanpa perlindungan yang jelas terhadap produksi domestik adalah bentuk ‘pengabdian’ pada kepentingan luar, bukan pada kedaulatan pangan nasional. 

Baca juga : Simak Prospek Saham Bank hingga Pertambangan yang Tersengat Tarif Trump dan BI Rate

Di saat pemerintah mendorong ketahanan pangan, Alex menilai, langkah ini justru bertentangan dan berpotensi mempercepat proses deindustrialisasi sektor pangan di tingkat akar rumput.

“Jika ayam beku dari AS dijual jauh di bawah harga pokok produksi peternak lokal, bagaimana rakyat kecil bisa bertahan? Jangan sampai kita mencetak defisit pangan hanya karena tergoda janji akses ekspor ke luar negeri,” ujar Alex. 

Oleh karena itu, pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pertanian dan peternakan ini mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera mengkaji ulang dampak kebijakan tarif impor 0 persen ini. 

Alex juga meminta pemerintah menyiapkan mekanisme pengamanan pasar domestik, termasuk melalui penerapan safeguard, kuota impor, serta perlindungan harga dasar bagi petani dan peternak lokal.

“Pemerintah harus transparan menyampaikan dasar perhitungan dan proyeksi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan,” sebutnya.

“Termasuk dampak terhadap daya beli masyarakat, dan keberlangsungan usaha mikro dan kecil di sektor agrikultur. Sekali lagi, jangan korbankan agenda kedaulatan pangan kita,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama