Jakarta – Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini menyampaikan harapan besar kepada para menteri anyar yang baru saja dilantik Presiden Prabowo untuk bisa memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Menteri-menteri yang baru dilantik ini diharapkan bisa memberikan dorongan terhadap ekonomi, khususnya kepada menteri keuangan dalam mengelola keuangan anggaran,” ujar Eisha dalam acara Seminar Publik ‘Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi’ yang digelar daring, Rabu, 10 September 2025.
Khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ia meminta untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan fiskal dalam memberikan stimulus kepada lapangan pekerjaan yang lebih luas dan juga melihat kembali visibilitas dari program prioritas ini.
“Kalau misalnya memang tidak visibel secara anggaran kenapa meski dijalankan dan dipaksakan, misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelasnya.
Baca juga : Ekonom Ingatkan Bahaya Jika Menkeu Purbaya Salah Bicara
Menurutnya, program MBG sendiri sudah 44 persen mendominasi dari total anggaran pendidikan. Namun, sayang, dalam praktiknya efektivitas program tersebut dinilai masih dipertanyakan.
“Untuk membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi target dibandingkan mengejar kuantitas, lebih baik mengejar kualitas ya dari pelaksanaan. Jadi memang pelaksanaan MBG perlu dievaluasi lagi,” bebernya.
Khusus kepada Menteri Purbaya, dirinya meminta untuk bisa meninjau kembali feasibilitas dan kapasitas fiskal dalam menjalankan program-program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, beberapa langkah yang perlu disorot antara lain evaluasi pada struktur belanja pemerintah dan mendorong keadilan fiskal antara pusat dan daerah.
Baca juga : DPK Tumbuh di Atas Industri, BTN Mampu Jaga Biaya Dana pada Semester I 2025
Dengan begitu, memenuhi alokasi dana pendidikan 20 persen yang diperuntukkan pada peningkatan infrastruktur fasilitas, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru.
Tak ketinggalan, Eisha juga meminta pemerintah memiliki strategi kebijakan dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) serta mengurangi beban utang.
“Ini melalui upaya mendorong produktivitas terutama di sektor riil yang memiliki magnitude dan dampak berganda yang luas dan meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More