Nasional

Pesan INDEF ke Purbaya: Evaluasi Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Program Prioritas Prabowo

Jakarta – Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini menyampaikan harapan besar kepada para menteri anyar yang baru saja dilantik Presiden Prabowo untuk bisa memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Menteri-menteri yang baru dilantik ini diharapkan bisa memberikan dorongan terhadap ekonomi, khususnya kepada menteri keuangan dalam mengelola keuangan anggaran,” ujar Eisha dalam acara Seminar Publik ‘Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi’ yang digelar daring, Rabu, 10 September 2025.

Khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ia meminta untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan fiskal dalam memberikan stimulus kepada lapangan pekerjaan yang lebih luas dan juga melihat kembali visibilitas dari program prioritas ini.

“Kalau misalnya memang tidak visibel secara anggaran kenapa meski dijalankan dan dipaksakan, misalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG),” jelasnya.

Baca juga : Ekonom Ingatkan Bahaya Jika Menkeu Purbaya Salah Bicara

Menurutnya, program MBG sendiri sudah 44 persen mendominasi dari total anggaran pendidikan. Namun, sayang, dalam praktiknya efektivitas program tersebut dinilai masih dipertanyakan.

“Untuk membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi target dibandingkan mengejar kuantitas, lebih baik mengejar kualitas ya dari pelaksanaan. Jadi memang pelaksanaan MBG perlu dievaluasi lagi,” bebernya.

Pesan Penting untuk Menkeu Purbaya

Khusus kepada Menteri Purbaya, dirinya meminta untuk bisa meninjau kembali feasibilitas dan kapasitas fiskal dalam menjalankan program-program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, beberapa langkah yang perlu disorot antara lain evaluasi pada struktur belanja pemerintah dan mendorong keadilan fiskal antara pusat dan daerah.

Baca juga : DPK Tumbuh di Atas Industri, BTN Mampu Jaga Biaya Dana pada Semester I 2025

Dengan begitu, memenuhi alokasi dana pendidikan 20 persen yang diperuntukkan pada peningkatan infrastruktur fasilitas, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru.

Tak ketinggalan, Eisha juga meminta pemerintah memiliki strategi kebijakan dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) serta mengurangi beban utang.

“Ini melalui upaya mendorong produktivitas terutama di sektor riil yang memiliki magnitude dan dampak berganda yang luas dan meningkatkan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Prudential Indonesia Luncurkan PRUMapan, Sasar Kebutuhan Proteksi Generasi Sandwich

Poin Penting Prudential Indonesia meluncurkan PRUMapan, asuransi jiwa tradisional yang menyasar milenial dan Gen Z,… Read More

2 hours ago

Dana Abadi LPDP Tembus Rp180,8 Triliun, Intip Rincian Alokasi dan Penggunaannya

Poin Penting Dana abadi LPDP mencapai Rp180,8 triliun, dengan alokasi terbesar untuk pendidikan Rp149,8 triliun,… Read More

2 hours ago

MTF Telusuri Dugaan Tindak Pidana yang Mengatasnamakan Perusahaan

Poin Penting PT Mandiri Tunas Finance (MTF) melakukan penelusuran menyeluruh atas dugaan tindak pidana yang… Read More

2 hours ago

ISEI Dorong Reformulasi Kebijakan UMKM Lewat Industry Matching di Bogor

Poin Penting ISEI dorong kebijakan berbasis praktik lapangan melalui ISEI Industry Matching bersama YDBA untuk… Read More

3 hours ago

Bank Mandiri Siapkan Rp44 Triliun Uang Tunai untuk Kebutuhan Ramadan-Lebaran 2026

Poin Penting Bank Mandiri menyiapkan Rp44 triliun uang tunai untuk ATM/CRM selama 24 Februari-25 Maret… Read More

4 hours ago

LPDP Minta Maaf atas Polemik Alumni Berinisial DS

Poin Penting LPDP menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang ditimbulkan alumni berinisial DS dan menilai… Read More

5 hours ago