Ilustrasi penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT/istimewa
Jakarta– Bank Indonesia (BI) kembali mengingatkan agar masyarakat menjaga kelayakan uang beredar sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Suhaedi menjelaskan, sebagai lambang negara, masyarakat diminta untuk menjaga bentuk fisik rupiah dalam bertransaksi kesehariannya.
”Ke depan kita akan memastikan uang yang beredar adalah uang yang layak edar. Komitmen kita ingin uang yang ada di masyarakat adalah uang yang layak. Uang juga simbol kedaulatan,” kata Suhaedi saat berbincang dengan wartawan di Gedung Bank Indonesia, Selasa 2 Februari 2016.
Suhaedi menegaskan, untuk mengatur itu, dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan barang siapa yang merusak dengan sengaja merusak, memotong menghancurkan atau mengubah rupiah dengan merendahkan mata uang bisa dipidana.
“Dipidana paling lama 5 tahun, denda paling banyak Rp 1 miliar,” tegas dia.
Sementara mengenai uang yang lusuh ataupun terbakar, Suhaedi mengaku menyarankan kepada masyarakat untuk menukarkan uang tersebut ke perbankan. Nantinya perbankan terkait akan menukarkan uang lusuh tersebut ke Bank Indonesia di kantor wilayah masing-masing. Sedangkan uang lusuh bisa ditukarkan di berbagai perbankan. Khusus untuk uang yang rusak, hanya bisa ditukarkan di kantor Bank Indonesia di berbagai wilayah terdekat. “Itupun dengan syarat kondisinya masih 2/3, itu kita bisa terima, tidak ada biaya sama sekali,” terangnya. (*) Ria Martati
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya menilai OTT pegawai pajak dan bea cukai sebagai terapi kejut agar… Read More
Poin Penting Baru beroperasi sejak Desember 2025, BSN langsung memposisikan diri sebagai “Banknya Para Developer”… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Jakarta, terpisah… Read More