Jakarta–Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marwan Cik Asan mengatakan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi hingga 10 persen per tahun agar pada 2030 Indonesia tidak terjebak dalam negara middle income trap, atau berkutat dengan penghasilan menengah.
“Kami sudah diskusikan di DPR bahwa Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi 10 persen agar terbebas dari jebakan middle income tersebut,” jelas Marwan di Kompleks Bank Indonesia, Rabu, 24 Mei 2017.
Marwan menambahkan, pihaknya di DPR juga sedang merancang undang-undang guna menjaga stabilistas perekonomian nasional. “Kemenkeu, BI, OJK, LPS, punya tugas minimal menjaga tidak timbulnya gejolak pada sistem keuangan kita agar tidak menganggu pertumbuhan,” tukasnya.
Menurut data International Monetary Fund (IMF), pendapatan per kapita Indonesia hingga tahun 2015 berada pada posisi USD3.412, atau masih di dalam jajaran negara berpenghasilan menengah. Untuk bisa naik level menjadi negara berpenghasilan atas atau negara maju Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita sebesar USD13 ribu pada tahun 2030 mendatang.
Pada Rapat Dewan Gubernur BI sendiri, bank sentral sendiri telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini di angka 5-5,4 persen.
Marwan menambahkan, target itu tak mampu dipenuhi, maka Indonesia berpotensi terjebak di dalam negara-negara dengan pendapatan menengah dan tak bisa bergerak ke arah negara maju (middle income trap). (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta – Sejumlah komunitas otomotif mengapresiasi kinerja Satgas Nataru Pertamina dalam menjaga ketersedian pasokan bahan… Read More
Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendorong ekspor gula aren Indonesia yang semakin… Read More
Jakarta - Karcher Indonesia menghadirkan solusi kebersihan rumah tangga dalam ajang Big Bang Festival 2024,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sesuai program yang dicanangkan… Read More
Jakarta – Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk 2025. Hal ini ditetapkan dengan… Read More
Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Komisaris PT PLN (Persero), Aminuddin… Read More