Juni 2018, Ekspor Indonesia Naik 11,47% Menjadi US$13 Miliar
Jakarta– Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2019 sebesar 5,07% secara year on year (YoY) atau tercatat lebih rendah 0,52% dibanding kuartal IV-2018.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Suhariyanto di Kantor pusat BPS Jakarta. Walau begitu, Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal I-2018 yang tercatat 5,06% secara tahunan.
“Ekonomi Indonesia triwulan I-2019 terhadap triwulan I-2018 tumbuh 5,07 persen (y-on-y), meningkat dibanding capaian triwulan I-2018 yang sebesar 5,06 persen,” kata Suharyanto di Jakarta, Senin 6 Mei 2019.
Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan antara lain oleh kontraksi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Ekspor.
Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 10,36 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga yang tumbuh 16,93 persen.
Sementara secara struktur, ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 59,03 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36 persen, Pulau Kalimantan sebesar 8,26 persen, dan Pulau Sulawesi sebesar 6,14 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,02 persen. Sementara kontribusi terendah diberikan oleh kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More