Jakarta — International Monetary Fund (IMF) telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,3 persen pada tahun 2018. Angka proyeksi tersebut sedikit berbeda dengan target pemerintah yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi 2018 di 5,4 persen.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pihaknya dengan pemerintahan akan terus mengkaji proyeksi yang diberikan IMF tersebut. Dirinya juga menilai angka proyeksi tersebut lebih disebabkan oleh faktor konsumsi.
“Pokoknya kita lihat dulu faktor apa yang menyebabkan prediksi mengenai 5,3 persen apa faktor konsumsi,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Kementrian Keuangan, Jakarta, Rabu, 15 November 2017.
Selain itu, Sri Mulyani juga optimis IMF akan tetap memproyeksikan konsumsi di sekitar 5 persen. Dirinya juga mengungkapkan, tantangan terbesar perekonomian pada tahun 2018 ialah menjaga iklim investasi yang sedang dibangun oleh pemerintahan Jokowi. “Tantangan besar ialah jaga momentum investasi maupun ekspor sehingga sekuat kuartal tiga ini kita akan upayakan itu terjaga sesuai instruksi presiden untuk jaga iklim bisnis dan investasi,” jelasnya.
Sebagai informasi, IMF telah mengevaluasi perekonomian Indonesia. Kunjungan evaluasi dilakukan pada 1-14 November 2017. Dalam kunjungan penilainnya, IMF berdiskusi dengan perwakilan pemerintah, Bank Indonesia, otoritas keuangan, dan perwakilan sektor swasta.
Dalam kesimpulan diskusi untuk “2017 Article IV Consultation” itu, IMF memperkirakan laju ekonomi Indonesia akan berlanjut bertumbuh menjadi 5,3 persen pada 2018. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More