News Update

INDEF : Pertamina Harus Transparan

Jakarta–Pengamat Ekonomi dari INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, Pertamina seharusnya tidak berdagang dengan rakyat dengan cara mengambil untung yang besar dari jualan BBM bersubsidi seperti premium dan solar.

(Baca juga: Laba Besar Bawa Pertamina DPR)

Menurut data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pertamina Semester I-2016, keuntungan yang diraih di semester I-2016 lalu ternyata berasal dari produk-produk bersubsidi. Laporan keuangan BUMN ini menyebutkan bahwa pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) dan penugasan (kerosene, LPG 3kg, solar dan premium non-Jamali) telah memberikan laba hinggga USD755 juta. Kontribusi BBM PSO dan penugasan mencapai USD637 juta atau sekitar Rp8,3 triliun (kurs Rp13.100 per USD) dan dari LPG 3 kg sebesar USD117 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.(Selanjutnya: kenaikan laba ini disebabkan oleh rendahnya biaya produk)

Page: 1 2 3

Paulus Yoga

Recent Posts

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

20 mins ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

29 mins ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

46 mins ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

57 mins ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

4 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

4 hours ago