Oleh Budi Santoso, Vice President ACPE Indonesia Chapter & Lecturer for Forensic Accounting class at Sebelas Maret University
SERANGAN siber yang menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) baru-baru ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pertahanan siber di seluruh lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan negara, BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem informasi dan data keuangan negara terlindungi dari ancaman siber.
Poin Penting Komdigi ajukan delisting delapan aplikasi yang diduga menyalahgunakan data nasabah pembiayaan kendaraan bermotor… Read More
Poin Penting IPCM bagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp4,40 per saham atau total… Read More
Poin Penting TKD hingga November 2025 terealisasi Rp795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu APBN,… Read More
Poin Penting RUPSLB GPSO menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, termasuk pengunduran diri empat… Read More
Poin Penting RUPSLB Bank Mandiri pada 19 Desember 2025 resmi mengangkat Zulkifli Zaini sebagai Komisaris… Read More
Poin Penting RUPSLB Bank Mandiri (BMRI) 19 Desember 2025 memutuskan perombakan jajaran dewan komisaris, sementara… Read More