Oleh Budi Santoso, Vice President ACPE Indonesia Chapter & Lecturer for Forensic Accounting class at Sebelas Maret University
SERANGAN siber yang menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) baru-baru ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pertahanan siber di seluruh lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan negara, BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem informasi dan data keuangan negara terlindungi dari ancaman siber.
Jakarta - Pangsa pasar sektor keuangan syariah di Indonesia sangat besar, didukung oleh populasi umat… Read More
Jakarta - PT Perikanan Indonesia, anggota ID Food, menerapkan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan,… Read More
Jakarta – Platform investasi saham Amerika Serikat (AS), Gotrade Indonesia membidik jumlah pengguna dan volume… Read More
Jakarta - Indonesia sebagai negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia memiliki keuntungan tersendiri… Read More
Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB menunjuk Direktur… Read More
Jakarta – Bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam berkontribusi kepada… Read More
