Oleh Budi Santoso, Vice President ACPE Indonesia Chapter & Lecturer for Forensic Accounting class at Sebelas Maret University
SERANGAN siber yang menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) baru-baru ini menegaskan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pertahanan siber di seluruh lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan negara, BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem informasi dan data keuangan negara terlindungi dari ancaman siber.
Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga TEPAT 8 Januari 2026 akhirnya pemerintah melakukan konferensi… Read More
Poin Penting OJK menyetujui pencabutan izin usaha pindar Maucash milik Astra secara sukarela, mengakhiri operasional… Read More
Poin Penting OJK membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif sejak 1 Januari 2026 untuk… Read More
Poin Penting Infobank melalui birI memperbaiki perhitungan Loan at Risk (LAR) agar sesuai dengan ketentuan… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kinerja perbankan tetap solid pada 2026, ditopang pertumbuhan kredit, DPK, kualitas… Read More
Oleh Junaedy Gani DARI waktu ke waktu muncul aspirasi tentang keberadaan sebuah Sovereign Wealth Fund… Read More