Jakarta – Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah menghadapi pasang surut dari kehidupan industri keuangan nasional. Terlebih, di tengah era teknologi yang terus berkembang, mau tidak mau BPR harus dapat mengimbanginya dengan bertransformasi digital.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan Ketua Umum Persatuan Bank BPR Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto dalam seminar yang diselenggarakan The Finance bertema “Revitalisasi Bisnis BPR: Membangun Ekosistem Baru Antara Bank Umum, BPR dan Fintech, di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.
Digitalisasi dan elektronifikasi bukan suatu pilihan, dan harus dilakukan oleh industri BPR agar tidak tertinggal dengan bank umum. Saat ini, kata dia, perubahan sikap nasabah yang ingin lebih praktis dan efisien telah mendorong bank-bank untuk bertransformasi digital.
“Sekarang sudah beda generasi dan beda ladangnya, perubahan segmen nasabah kita sudah milenial, jadi model bisnis BPR harus bisa dirubah kearah yang digital,” ujarnya.
Bagi Perbankan, digitalisasi bukanlah sebuah pilihan, tetapi menjadi keharusan dan kewajiban. Karena para nasabah mengharapkan adanya kecepatan, kemudahan, fleksibilitas, dan kenyaman. Untuk itu, bank-bank belakangan menginvestasikan dananya untuk melakukan transformasi digital.
Oleh sebab itu, industri BPR di seluruh Indonesia juga harus memiliki semangat yang sama seperti bank umum, dan dapat mengubah anggapan klasik bahwa BPR adalah industri yang kaku karena terbentur sistem regulasi yang ketat. Lewat transformasi digital, BPR diyakini bisa tumbuh dan bersaing.
“Fungsi teknologi itu harus mendukung bisnis BPR. Ini menjadi kata kunci BPR untuk tumbuh. Untuk kita tetap hidup, kita harus melakukan kompetisi atau fight, kita harus bersaing, suka gak suka ke depan kita itu harus melakukan digital inovasi,” tutupnya. (*)
Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp20 triliun sepanjang 2025, ditopang pertumbuhan kredit 15,9% ke… Read More
Poin Penting KB Bank melalui GenKBiz Yogyakarta mendukung wirausaha muda berbasis ESG dengan program inkubasi… Read More
Poin Penting OJK berencana menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari saat… Read More
Poin Penting KBMI 1 mencakup 59 bank atau 56 persen bank umum nasional. Meski aset… Read More
Poin Penting BSI resmi berstatus Persero sejak 23 Januari 2026 dan menegaskan fokus penguatan bisnis… Read More
Poin Penting CFX pangkas biaya transaksi hingga 50% untuk meningkatkan daya saing kripto nasional. Biaya… Read More