Kementerian BUMN Tunda Peluncuran LinkAja
Jakarta– Isu pergantian direksi bank BUMN dinilai sangat kental oleh nuansa politik, terlebih nama Rini Soemarno dikabarkan tidak akan kembali diangkat sebagai menteri oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut disampaikan oleh,
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara ketika dihubungi oleh infobanknews.com. Bhima menyebut, sebagian besar perombakan tersebut tak terkait dengan kinerja BUMN itu sendiri.
“Upaya Pergantian direksi BUMN di jeda waktu sebelum reshuffle kabinet jelas lebih bernuansa politis dibanding alasan kinerja. Apalagi ada sinyal kalau yang dipaksa ganti adalah direksi bank BUMN dengan kinerja cukup baik,” kata Bhima di Jakarta, Kamis 18 Juli 2019.
Bhima menambahkan, dengan adanya perombakan direksi bank BUMN tersebut dikhawatirkan akan menggangu kinerja perbankan yang masih sangat positif. Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada Pemerintah agar dapat hati-hati dalam pergantian susunan tersebut.
“Kinerja BUMN belum tentu membaik tapi berpotensi menurun karena orang yang dipilih bukan untk perbaiki kinerja. Harus hati hati lah, ini kan BUMN sedang banyak dapet penugasan, utang naik dan ada tekanan eksternal jangan ditambah tekanan politik jangka pendek,” tambah Bhima.
Disisi lain, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo sendiri menampik bahwa yang akan dilakukan itu ada unsur politik.
Dia menyebut, perombakan ini dilakukan agar kinerja bank pelat merah lebih optimal.
“Nggak ada (politik), biar lebih optimal,” katanya di tempat terpisah.
Sebelumnya, kabar rencana perombakan beberapa direksi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diakui oleh pihak Kementerian BUMN. Namun perombakan tersebut hanya dilakukan terhadap beberapa BUMN dan tidak dilakukan terjadap seluruh perusahaan BUMN, khususnya perbankan.
Keempat bank pelat merah tersebut yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (*)
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More