Perlu Solidaritas Nasional Menghadapi Covid-19

oleh Fathan Subchi, Penulis adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR

BANK Dunia baru saja mengumumkan predikat baru Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah menjadi menengah atas. Kategorinya sudah memiliki pendapatan nasional bruto per kapita sebesar US$4.046 ke atas sampai US$12.535. Itu adalah kabar gembira bagi Indonesia ketika dunia sedang mengarungi krisis akibat pandemi Covid-19. Namun jangan juga terlalu gembira karena posisi sebagai negara kelas menengah juga diiringi dengan tantangan yang baru selain bisa juga kembali turun kelas karena adanya krisis. 

Kita pernah mengalami ketika pada 1998-2002  Indonesia pernah turun kelas atau kehilangan predikat sebagai negara kelas menengh bawah yang sudah diraih pada 1993 karena dihajar oleh krisis moneter.

Tantangan jangka pendek kita adalah bagaimana mengakhiri pandemi dan bisa memulihkan perekonomian tanpa dihantui oleh kecemasan lonjakan kasus Covid-19 akibat banyaknya orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Semakin lama pandemi Covid-19 berlangsung maka akan semakin tinggi risiko fiskal yang dihadapi negara ini. 

Angggaran biaya penanganan krisis Covid-19 sudah meningkat dari awalnya Rp405,1 triliun pada akhir Maret 2020, kemudian naik menjadi Rp695 triliun, dan pemerintah sudah melaporkan ke legislatif akan menambah anggaran stimulus menjadi Rp950 triliun. Tentu itu diiring dengan defisit APBN yang melebar dan utang pemerintah, sementara upaya memulihkan ekonomi dihadang oleh adanya ancaman resesi. 

Negara tetangga seperti Singapura sudah menyatakan resesi ketika pertumbuhan ekonomi kedua dinyatakan minus. Jepang sudah lebih dulu mengumumkan resesi. Sedangkan Indonesia berpotensi akan mengalami resesi pada kuartal ketiga. 

Sementara pelonggaran PSBB untuk menahan terjadinya resesi diringi dengan peningkatan laju Covid-19. Bahkan, presiden mengatakan akan terjadi puncak pandemi pada bulan Agustus atau September. Dan kalau cara masyarakat menghadapi COVID-19 masih seperti yang terjadi selama ini maka puncak pandemi bisa mundur ke bulan-bulan berikutnya. Dengan kata lain, masa sulit yang akan kita lalui akan semakin lama. Pemulihan ekonomi yang mengeluarkan biaya besar bisa ambyar dan akan meningkatkan risiko fiskal dalam jangka panjang.

Pandemi Covid-19 adalah musuh yang tak terlihat dan upaya untuk melawan musuh tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan terlibat secara aktif dalam mencegah penularan Covid-19. Para pelaku dunia usaha yang sudah mendapatkan stimulus seperti keringanan pajak dan restrukturisasi kredit agar bisa bertahan juga harus ikut membantu pemerintah dalam mencegah dampak berat perekonomian seperti timbulnya angka pengangguran dan kemiskinan baru. Kemudian kelompok orang-orang kaya atau kelas menengah atas yang sudah meraih kesuksesan berkat adanya stabilitas keamanan dan ekonomi di negara ini bisa menyisihkan sebagian kecil kekayaannya untuk membantu masyarakat ketika perekonomian negara ini sedang tidak stabil.

Perlu dicatat bahwa 1% orang terkaya Indonesia menguasai hampir separoh kekayaan nasional seperti pernah dilaporkan Global Wealth Report. Jika mengambil sample 10 orang terkaya kekayaannya mencapai US$88 miliar atau setara dengan Rp1.407 triliun. Atau sekitar 9% dari produk domestic bruto (PDB) Indonesia. Sedangkan kalau 1% atau 2,6 juta orang terkaya mau menyumbangkan dana Rp100 juta per orang maka akan terkumpul Rp262 triliun. Itu cukup untuk membiayai 26 juta orang miskin tanpa mereka harus berkeliaran mencari nafkah dengan risiko penularan Covid-19 yang tinggi. Kelompok orang-orang yang mampu di negeri ini harus membantu pemerintah yang pendapatannya menurun sehingga terpaksa harus melonggarkan PSBB untuk menggerakan perekonomian di masyarakat. Kehadiran kelompok masyarakat terkaya dalam membantu penanganan COVID-19 bisa mengimbangi opini masyakat yang mengharapkan agar kedaulatan ekonomi Indonesia tidak terus berada di tangan oligarki.

Pemerintah harus mampu menggalang solidaritas nasional dan mengajak berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya untuk bersama-sama mengakhiri pandemi Covid-19 yang telah menyengsarakan sebagian masyarakat. Agar seluruh elemen masyarakat mau membantu pemerintah secara ikhlas, maka pemerintah juga harus membangun transparansi dan good governance dari semua program yang sedang dilaksanakan seperti pemulihan ekonomi nasional, independensi pengawasan lembaga keuangan, penempatan dana di BUMN, hingga tudingan kenaikan tarif listrik sepihak untuk menutupi kerugian PLN. Jangan sampai ada moral hazard yang biasa terjadi dalam penanganan krisis yang membutuhkan biaya besar.

Sebab, kepercayaan merupakan modal utama apabila kita ingin semua elemen bangsa mau bergotong-royong mengatasi kesulitan. Negara Indonesia terbentuk juga karena adanya solidaritas dan semangat nasional baik pada masa perjuangan kemerdekaan maupun revolusi. Pada masa itu, masyarakat yang mampu secara ekonomi juga ikut menyumbang kepada para pejuang, bahkan pemerintah yang sudah terbentuk. Misalnya sejumlah masyarakat Aceh pernah patungan dan mengumpulkan uang sampai terkumpul SGD120.000 kemudian disumbangkan kepada pemerintah Indonesia untuk membeli Seulawah, pesawat pertama milik Indonesia.

Seberat-beratnya masalah kalau dihadapi bersama-sama secara kompak insya Allah kita bisa mengatasinya. Bangsa Indonesia pernah melakukannya pada masa awal-awal kemerdekaan. Untuk menghadap pandemi COVID-19 yang sudah empat bulan berjalan dan belum selesai, kita perlu gotong-royong dan membangun solidaritas nasional untuk mengatasi masalah yang berat ini secara bersama-sama. Apalagi Indonesia baru saja mendapatkan predikat baru sebagai negara berpendapatan kelas menengah atas sehingga harus meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi krisis. (*)