News Update

Perkuat Pengawasan, BPJS-TK Luncurkan SiDewas

Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan dengan meluncurkan Sistem Deteksi dan Pengawasan (SiDewas). Sistem ini secara resmi diperkenalkan ke publik dalam acara launching yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas Guntur Witjaksono beserta anggota dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan sosialisasi dan orientasi cara penggunaan SiDewas kepada beberapa lembaga perwakilan masyarakat yang merupakan stakeholder BPJS Ketenagakerjaan. Guntur Witjaksono menjelaskan, memasuki tahun keempat masa penugasan Dewan Pengawas bersama Komite telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

Dari hasil pengawasan tersebut, Dewan Pengawas menerbitkan berbagai rekomendasi bagi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih berkualitas dan akuntabel, salah satunya melalui SiDewas.

“SiDewas merupakan salah satu alat untuk menunjang fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan menerima pelaporan dari sumber yang dapat dipertangungjawabkan”, kata Guntur Witjaksono di Jakarta, Rabu 25 September 2019.

Lebih lanjut dirinya menyebut, bahwa sistem ini dibuat dengan tujuan untuk menampung segala aduan terkait pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya gratifikasi, suap, serta berbagai bentuk fraud lainnya. Karena segala praktek menyimpang tersebut jika dibiarkan dapat merusak reputasi BPJS Ketenagakerjaan.

Pengelolaan sistem ini dilakukan oleh pihak ke 3 sehingga bersifat independen dan bebas dari benturan kepentingan. Lalu secara sistematis hasil laporan tersebut hanya bisa diakses oleh minimal 4 orang Dewan Pengawas secara bersama-sama dalam sebuah forum rapat.

Dari sistem tersebut, terdapat 3 kategori dampak aduan yang diakomodir oleh SiDewas, yaitu aduan berdampak pada kerugian keuangan, moral/etika, serta sistem/layanan. Sistem ini akan memilah dan mengeskalasi aduan yang masuk secara sistematis.

Selanjutnya pelapor diminta untuk mengisi identitas diri, serta melampirkan data dan fakta pelanggaran yang terjadi. Ketiga hal mendasar ini,menjadi bukti kuatnya sebuah pelaporan pengaduan. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Presiden Prabowo Memulai Lawatan Luar Negeri, Ini Negara-negara Tujuannya

Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, dengan mengunjungi sejumlah negara… Read More

54 mins ago

IHSG Ditutup Bertahan di Zona Hijau ke Level 7.287

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, 8 November 2024, ditutup menguat di… Read More

1 hour ago

Trump jadi Presiden AS, Sri Mulyani Beberkan Dampaknya ke Pasar Keuangan RI

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyoroti pengaruh kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat… Read More

2 hours ago

1.001 PR BUMN Era Prabowo-Gibran

Jakarta - Erick Thohir kembali menduduki kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet… Read More

2 hours ago

Tiket.com Gandeng Accor, Sediakan Pilihan 500 Hotel bagi Wisatawan

Jakarta - Accor, pemimpin global industri perhotelan, resmi mengumumkan kemitraan strategis global dengan Tiket.com, salah… Read More

2 hours ago

Kolaborasi Pospay dan Jalin Perkuat Layanan Pembayaran QR Cross Border di Singapura

Jakarta — PT Pos Indonesia (Persero) melalui aplikasi Pospay dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin)… Read More

2 hours ago