Jakarta – PT Bank Tabungan Negara Tbk(BTN) terus berupaya untuk memperkuat permodalannya tahun depan, salah satu cara yang sedang dikaji adalah konversi dana Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi obligasi subordinasi (subdebt).
Maryono, Direktur Utama BTN menjelaskan, dana BLU milik pemerintah yang punya nilai sebesar Rp 17 triliun berfungsi sebagai dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Nah, Maryono berharap, dana tersebut bisa dikonversi menjadi subdebt untuk meningkatkan modal BTN.
“Tapi kan tidak bisa semua. Kami perkirakan hanya bisa sebesar Rp 11 triliun untuk jaga rasio kecukupan modal (CAR) kami,” kata Maryono, di BEI Jakarta, Rabu, 11 November 2015.
Jika rencana tersebut disetujui pemerintah, Maryono memperkirakan, CAR BTN bisa melonjak hingga kisaran level 25%-28%. Dengan CAR sebesar itu, lanjut Maryono, BTN punya ruang untuk ekspansi dan membantu pembiayaan rumah pemerintah hingga 3-4 tahun ke depan.
Selain rencana itu, Maryono juga mengatakan, BTN tengah mengkaji untuk melakukan revaluasi aset. Namun untuk yang satu ini, ia mengungkapkan nilainya tidak signifikan menambah modal. “Apalagi, kami pernah melakukan revaluasi aset pada 2007. Dan karena sampai saat ini, rentang kenaikan aset tidak signifikan, maka revaluasi aset kecil untuk modal,” imbuhnya.
Selain itu lanjut Maryono, pihaknya juga akan membuka ruang BTN untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga jasa keuangan internasional lainnya.
Sementara untuk pendanaan lewat pasar modal, BTN tengah mengkaji rencana untuk menerbitkan obligasi dengan target dana Rp3 triliun. “Tapi untuk yang sifatnya ke pasar, kami lihat kondisinya tingkat bunga,” jelasnya. (*) Dwitya Putra
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More