Nasional

Perkuat Iklim Investasi, Prabowo Dorong Reformasi dan Kepastian Hukum

Poin Penting

  • Presiden Prabowo Subianto komit berbenah tata kelola dan berantas korupsi demi perkuat iklim investasi.
  • Kepastian hukum dan disiplin fiskal jadi kunci tarik investor, investasi asing capai USD53 miliar.
  • Indonesia bidik mitra jangka panjang untuk modernisasi dan industrialisasi berkelanjutan.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas praktik ilegal yang merugikan negara sebagai bagian dari strategi memperkuat iklim investasi Indonesia. Diakuinya, hingga kini masih terdapat kelemahan struktural di dalam pemerintahan.

“Kita memiliki kelemahan. Kita memiliki masalah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kita memiliki masalah korupsi. Kita memiliki masalah kinerja kelembagaan yang masih lemah,” ujar Prabowo dalam rangka kunjungan kerjanya di Washington DC, Amerika Serikat, dikutip laman Setkab, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menjelaskan, langkah reformasi tersebut tidak selalu mudah dan kerap menimbulkan penolakan, namun kepastian hukum dan tata kelola yang kuat tetap menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor.

Baca juga: Di AS, Prabowo Klaim RI Lebih Dulu Terapkan Efisiensi Anggaran, Hemat USD18 Miliar

“Karena itu, kami bertekad untuk berbenah. Kami harus melakukannya dengan segala upaya, karena menurut pendapat saya, sebagai seseorang yang pernah menjadi investor di suatu negara, tidak ada pihak yang ingin masuk ke dalam sebuah perekonomian yang penuh ketidakpastian, yang tidak memiliki kepercayaan terhadap proses hukum dan penegakan hukum,” imbuhnya.

Selain fokus pada reformasi tata kelola, Prabowo juga menekankan strategi ekonomi yang berfokus pada penguatan akar rumput dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Prabowo optimistis langkah-langkah reformasi, stabilitas, dan disiplin fiskal akan menjadikan Indonesia semakin dipercaya sebagai destinasi investasi global.

Baca juga: Prabowo Tuntut Danantara Bisa Cetak Return on Asset 7 Persen: Harus Siap!

Hal ini sejalan dengan fundamental ekonomi nasional yang menunjukkan pertumbuhan stabil dan peningkatan investasi asing, yang tercatat mencapai USD53 miliar pada tahun lalu.

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa Indonesia mencari mitra jangka panjang yang serius untuk mengembangkan ekonomi bersama.

“Kami berharap dapat menemukan mitra yang siap bergabung dengan kami dalam upaya berkelanjutan untuk memodernisasi dan melakukan industrialisasi,” kata Presiden.

Dengan agenda reformasi yang konsisten, penegakan hukum, dan stabilitas politik, Prabowo menegaskan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi akan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Pengumuman! Mulai 1 April 2026, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari

Poin Penting Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) maksimal 50 liter per kendaraan… Read More

9 hours ago

Laba Bank Mega Tumbuh 28 Persen pada 2025

Sepanjang tahun 2025, laba bersih Bank Mega pada tahun 2025 tumbuh sebesar 28% menjadi Rp3,36… Read More

9 hours ago

Refocusing Anggaran, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Rp130 Triliun

Poin Penting Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah… Read More

9 hours ago

Penyaluran MBG Dipangkas, Potensi Hemat Bisa Tembus Rp20 Triliun

Poin Penting Pemerintah mengurangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5… Read More

9 hours ago

KB Bank Bidik Pembiayaan Wholesale Tumbuh 70 Persen di 2026, Begini Strateginya

Poin Penting Kontribusi segmen wholesale mencapai sekitar 64 persen dari total portofolio kredit 2025 dan… Read More

10 hours ago

Airlangga Klaim Penerapan WFH Bisa Hemat APBN Rp6,2 Triliun

Poin Penting Kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan… Read More

10 hours ago