Perkuat Ekonomi Digital, BI Siapkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030

Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono. (Foto: Zaenal Abdurrani)

Jakarta – Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono mengungkapkan, saat ini BI tengah merencanakan pembuatan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk tahun 2030.

Saat ini, Indonesia tengah mangacu pada BSPI 2020-2025, yang menjamin beberapa aspek. Mulai dari integrasi ekonomi digital, digitalisasi perbankan, kesinambungan antara perusahaan financial technology (fintech) dengan bank, keseimbangan antara inovasi perlindungan konsumen, stabilitas, dan persaingan usaha sehat, serta kepentingan nasional.

Menurut Dicky, pertumbuhan ekonomi digital yang kian pesat, membuat mereka juga harus segera merencanakan masa depan di ranah ekonomi digital.

“Pak Gubernur (Perry Warjiyo) sedang menulis lagi, BSPI 2030. Karena nggak mungkin berhenti (pertumbuhannya). Kami terus memperkuat ekonomi dan keuangan digital kita,” papar Dicky pada acara Infobank Forum Open Banking Trends 2024 bertajuk Integration of Digital Payment Systems for Business Continuity, Selasa, 7 Mei 2024.

Baca juga: Pengamat Ungkap 4 Kelemahan Infrastruktur Ekonomi Digital Indonesia

Terdapat sejumlah misi yang BI usung pada BSPI 2030 ini. Beberapa yang dimaksud meliputi konsolidasi struktur industri, penguatan infrastruktur sistem pembayaran (SP) ritel, akseptasi digital, Project Garuda, payment ID dan pusat data, hingga modernisasi infrastruktur SP ritel.

Poin pertama yang dijelaskan Dicky yakni penguatan ekosistem pembayaran digital termasuk seluruh pelaku di dalamnya. Jangan sampai ada ketimpangan antar satu pelaku dengan pelaku lainnya. Ini merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen ekosistem.

“Setiap pelaku utama dalam sistem pembayaran (digital) bertanggung jawab pada ekosistemnya. Kita nggak mungkin turun periksain satu-satu. Kan susah,” tegas Dicky.

Selanjutnya, BI juga akan memperkuat konfigurasi infrastruktur sistem pembayaran ritel melalui sinergi BI-FAST dan industri. Sementara untuk poin ketiga, BI melakukannya dengan cara kampanye akseptasi digital untui memperkuat literasi digital, pelindungan konsumen, dan lainnya.

Salah satunya melalui program Hackathon BI, yang pada 2024 ini, bertemakan artificial intelligence (AI) dan machine learning (ML). Keduanya, menurut Dicky, sudah menjadi keniscayaan dalam ekosistem digital ini.

Baca juga: Antisipasi Kejahatan Digital, Kominfo Imbau Masyarakat Bijak Berinternet

“Nggak mungkin kita melakukan semuanya secara konvensional dan manual. AI dan ML adalah sebuah keniscayaan,” lanjutnya.

Ada juga Project Garuda, yakni mata uang rupiah digital yang dikembangkan BI, yang masuk ke dalam BSPI 2030. Pengembangannya juga akan melibatkan negara-negara lain agar alirannya bisa terkontrol. Dengan demikian, BI perlu memastikan terlebih dahulu perkembangan situasi global.

Terakhir, BI akan membuat payment ID dan memperkuat pula pusat data yang berbasis ML agar bisa mencatat transaksi ke dalam repositori mereka, serta pengembangan real-time gross settlement (RTGS) untuk meningkatkan infrastruktur SP ritel. (*) Mohammad Adrianto Sukarso

Galih Pratama