Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus mendorong pesantren untuk memanfaatkan secara maksimal teknologi dan informasi untuk terus meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo saat menghadiri acara forum 5th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa 12 November 2019. Menurutnya, digitalisasi telah menyebabkan perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, hubungan sosial, hingga kepada perilaku ekonomi.
“Bahkan, pada salah salah satu riset memprediksi jika market size ekonomi digital Indonesia pada akhir tahun 2019 akan mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp560 triliun, kemudian pada
tahun 2025 berpotensi mencapai US$100 miliar atau Rp1.400 triliun. Oleh karenanya, untuk bisa meningkatkan daya saing, strategi pengembangan kemandirian pesantren itu perlu,” kata Dody.
Dody menambahkan, pesantren juga harus memperhatikan 2 (dua) hal yang menjadi dasar gambaran potensi produk syariah di masa mendatang. Pada potensi pertama Indonesia menduduki jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia yang memiliki preferensi yang tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal.
“Dan kedua pertumbuhan ekonomi digital dengan kecepatan dan angka yang mengesankan seiring tingginya akseptansi kaum millennial terhadap layanan jasa dan keuangan digital harus dimanfaatkan,” paparnya.
Dody mengungkapkan, dari sisi penyediaan produk-produk bersertifikat halal, tentunya secara keilmuan maupun praktiknya di lapangan sudah sangat dikuasai dengan baik oleh kalangan pesantren. Akan tetapi, persiapan yang matang justru harus terus ditingkatkan dalam mengantisipasi era baru ekonomi digital. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More