Jakarta–Pemilihan umum Presiden memang masih dua tahun lagi, namun dukungan terhadap Presiden Joko Widodo sebagai Capres 2019 sudah mulai bermunculan, salah satunya dari Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.
Lelaki yang akrab di sapa HT tersebut telah mengindikasikan dukungannya terhadap Joko Widodo sebagai Capres 2019.
“Kinerja pemerintah cukup baik, saya liat dari APBN-P yang sudah di sahkan DPR, pertumbuhannya 5,2 persen, lebih baik dari tahun sebelumnya. Harapannya bisa terwujud, sehingga memperbesar ekonomi kita,” bunyi pernyataan Hary Tanoe di account Facebooknya, Selasa, 1 Agustus 2017.
Sinyal positif itu sendiri telah disampaikan Hary Tanoe seusai acara Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Koran SINDO 2017 di Hotel Westin, Jakarta, yang juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo.
“Untuk Pilpres, melihat perkembangan sekarang, Kongres Partai mendatang akan mengusulkan Pak Jokowi sebagai calon Presiden 2019,” tutur Hary Tanoe seperti dikutip dari okezone.com.
Hary Tanoe menuturkan DPP Partai Perindo juga sudah menyiapkan berbagai langkah guna menyukseskan Pilpres 2019 tersebut, khususnya bagi para kader yang bernaung pada Partai Perindo.
“Dari Pileg, tentunya kami selalu menegaskan kepada seluruh kader dan pengurus untuk terus menerus menyatu ke masyarakat,” tegasnya.
Ketum Perindo memaparkan langkah tersebut dilandasi arahan ke kader bahwa seseorang yang terjun ke partai politik harus siap bersinergi dan mengabdi untuk masyarakat.
Ia berharap langkah tersebut secara tidak langsung juga dapat meningkatkan elektabilitas Partai Perindo dan kader yang akan berlaga di Pemilihan Legislatif. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More