Ekonomi DKI Jakarta di 2018 Tumbuh Melambat
Jakarta– Perekonomian Indonesia dibayangi Bubble Economy (Ekonomi Buih). Hal tersebut tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen dan juga masih bertumpunya perekonomian kepada sektor non-tradable atau padat modal.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom senior Didin S. Damanhuri saat menjelaskan paparannya di acara simposium nasional “Sistem Perekonomian Indonesia: Peluang dan Tantangan Ekonomi Pasar Pancasila” di Hotel Bidakara Jakarta. Didin juga menambahkan, pemerintahan harus segera mengkoreksi paket kebijakan ekonomi guna menghindari terjadinya Bubble Economy.
“Dengan konten pertumbuhan ekonomi yang stagnan ditambah makin bertumpunya ekonomi pada sektor non-tradable yang tumbuh 5-10 persen sementara manufaktur atau tradeble semakin turun hanya 3,8 persen, dikhawatirkan ekonomi Indonesia kembali masuk perangkap Ekonomi Buih yang bisa menjadi sumber krisis baru,” jelas Didin di hotel Bidakara Jakarta, Senin 19 Febuari 2018.
Ekonom yang menjadi salah satu pendiri INDEF ini juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi dibayangi bubble dan tidak akan berkualitas bila masih bertumpu pada sektor padat modal. Tak hanya itu, dirinya juga mengimbau pemerintah untuk benar benar menerapkan ekonomi kerakyatan dengan tidak hanya fokus membangun infrastruktur saja. Hal itu perlu dilakukan jika tidak ingin perekonomian Indonesia dibayangi bubble economy.
“Prasyarat pengembangan ekonomi kerakyatan disamping memang dibutuhkan infrastruktur, juga mutlak harus ditopang oleh kebijakan ekonomi yang pro UMKM dan pertanian,” tambah Didin.
Baca juga : Sektor Manufaktur Diklaim Mampu Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Dirinya berharap, stabilitas ekonomi makro kedepan dapat diorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan dimana bergeraknya sektor ril dan berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan. Hal itu dapat diwujudkan dengan kebijakan ekonomi yang menyeluruh dan merata secara ekonomi kerakyatan. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More