News Update

Perekonomian Indonesia Dibayangi Bubble

Jakarta– Perekonomian Indonesia dibayangi Bubble Economy (Ekonomi Buih). Hal tersebut tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen dan juga masih bertumpunya perekonomian kepada sektor non-tradable atau padat modal.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom senior Didin S. Damanhuri saat menjelaskan paparannya di acara simposium nasional “Sistem Perekonomian Indonesia: Peluang dan Tantangan Ekonomi Pasar Pancasila” di Hotel Bidakara Jakarta. Didin juga menambahkan, pemerintahan harus segera mengkoreksi paket kebijakan ekonomi guna menghindari terjadinya Bubble Economy.

“Dengan konten pertumbuhan ekonomi yang stagnan ditambah makin bertumpunya ekonomi pada sektor non-tradable yang tumbuh 5-10 persen sementara manufaktur atau tradeble semakin turun hanya 3,8 persen, dikhawatirkan ekonomi Indonesia kembali masuk perangkap Ekonomi Buih yang bisa menjadi sumber krisis baru,” jelas Didin di hotel Bidakara Jakarta, Senin 19 Febuari 2018.

Ekonom yang menjadi salah satu pendiri INDEF ini juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi dibayangi bubble dan tidak akan berkualitas bila masih bertumpu pada sektor padat modal. Tak hanya itu, dirinya juga mengimbau pemerintah untuk benar benar menerapkan ekonomi kerakyatan dengan tidak hanya fokus membangun infrastruktur saja. Hal itu perlu dilakukan jika tidak ingin perekonomian Indonesia dibayangi bubble economy.

“Prasyarat pengembangan ekonomi kerakyatan disamping memang dibutuhkan infrastruktur, juga mutlak harus ditopang oleh kebijakan ekonomi yang pro UMKM dan pertanian,” tambah Didin.

Baca juga : Sektor Manufaktur Diklaim Mampu Percepat Pertumbuhan Ekonomi 

Dirinya berharap, stabilitas ekonomi makro kedepan dapat diorientasikan kepada peningkatan kesejahteraan dimana bergeraknya sektor ril dan berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan. Hal itu dapat diwujudkan dengan kebijakan ekonomi yang menyeluruh dan merata secara ekonomi kerakyatan. (*)

Suheriadi

Recent Posts

Komisi III DPR Dorong Class Action usai Kekerasan Debt Collector Berulang

Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More

38 mins ago

Laba BNI Tumbuh 3,45 Persen Jadi Rp1,68 Triliun di Januari 2026

Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More

2 hours ago

IHSG Perkasa di 8.322, CARS dan TKIM jadi Top Gainers

Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More

2 hours ago

5 Strategi Penting Perusahaan Asuransi Syariah Pasca Spin Off

Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More

2 hours ago

Kemenkeu Klaim Kesepakatan Pajak Digital dengan AS Tak Ganggu PPN PSME

Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More

3 hours ago

Mendes Minta Setop Izin Baru Alfamart-Indomaret di Desa, Ini Alasannya

Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More

3 hours ago