Ekonomi Digital

Percepat Digital Transaksi Keuangan Daerah, Kominfo Bangun Pusat Data Nasional

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mendukung Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk mempercepat implementasi digital transaksi keuangan daerah di Indonesia.

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia memiliki sebanyak 2.700 pusat data dan server yang dikelola oleh pemerintah dengan sistem masing-masing yang sulit dihubungkan antara satu dengan yang lainnya.

“Kami sedang melakukan groundbreaking pembangunan pusat data nasional permanen pemerintah government cloud dengan kapasitas yang sangat besar tier 4 standar global, standar paling tinggi, yang mudah mudahan sebelum akhir periode pemerintahan ini bisa kita gunakan,” ucap Johnny dalam Rakornas P2DD di Jakarta, 6 Desember 2022.

Kemudian, ia menambahkan jika pusat data nasional tersebut telah dapat digunakan, seluruh konsolidasi akan berpusat di pusat data pemerintah dan tidak ada lagi pusat-pusat data yang berada di daerah masing-masing.

“Efisiensi APBN sangat besar apabila kita kelolakan dengan baik, saat ini pemerintah mengunakan 24 ribu lebih aplikasi sangat tidak efisien juga yang bekerja secara sendiri-sendiri dan masing-masing tidak bisa terkomunikasikan secara nasional,” imbuhnya.

Nantinya, Kominfo akan menyediakan beberapa aplikasi saja di bawah super aplikasi pemerintah, dimana akan banyak window dari aplikasi-aplikasi besar yang digunakan, agar penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan dengan baik.

“Dengan dukungan tersebut kami harapkan dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) menuju pemerintahan digital,” ujar Johnny.

Adapun, hingga saat ini sistem informasi P2DD telah dimanfaatkan oleh 543 pemerintah daerah dengan komposisi 415 pemerintah kabupaten, 94 pemerintah kota, dan 34 pemerintah provinsi.

Sistem informasi tersebut, terkait dengan kinerja kolaborasi, diantaranya penyediaan domain, pemanfaatan pusat data nasional, pemanfaatan Mail pemerintah, dan penyediaan layanan helpdesk.

Tidak hanya itu, rencana dukungan Kementerian Kominfo di tahun 2023 adalah terkait dengan penyelenggaraan pengisian indeks ETP daerah, serta Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi P2DD dalam mendukung program kerja satuan tugas P2DD. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Khoirifa Argisa Putri

Recent Posts

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

1 hour ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

1 hour ago

BTN Raih Sertifikat Predikat Platinum Green Building

Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More

1 hour ago

BI Catat DPK Tumbuh 6 Persen per Oktober 2024, Ditopang Korporasi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More

2 hours ago

Apindo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Ancam Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

2 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Ditutup Menghijau ke Level 7.195

Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Jumat, 22 November 2024, ditutup… Read More

2 hours ago