BPS diandalkan Presiden Jokowi suplai data. (Foto: Erman)
Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi, persaingan antarnegara adalah dengan memiliki data dan informasi yang strategis, akurat dan berkualitas.
Dengan memiliki data dan informasi yang akurat, maka saat pemerintah ingin mengambil suatu kebijakan, memformulasikan kebijakan dan mengambil keputusan, ada data dan informasi yang betul-betul bisa dipegang.
Namun dalam kenyataannya, kata Jokowi, dari sejak masuk Istana sampai sekarang, jika dirinya menginginkan data kemiskinan, baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), datanya selalu berbeda-beda.
“Ini yang mulai sekarang saya tidak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS. Tapi BPS sendiri kalau ngurus data juga yang bener,” ujar Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Selasa, 26 April 2016.
Selain itu, data di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan BPS juga berbeda-beda terkait dengan data produksi beras. Dirinya mengaku kesulitan, lantaran data disetiap lembaga maupun kementerian terkait yang selau berbeda.
“Inilah kondisi yang harus diakhiri. Sampaikan saja data apa adanya, kalau kita memang harus impor, ya impor, tegas. Kalau kita tidak ya tidak, tegas,” tukas Jokowi.
Melihat kondisi seperti itu, Jokowi menilai, peran BPS sangatlah krusial dan strategis terkait data. Sebab dari data BPS yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang benar, tidak meleset karena memang datanya yang akurat dan detil.
Presiden juga meminta kepada para pengusaha, baik yang besar, menengah, kecil, maupun mikro, agar memberikan data-data yang benar. Ia menegaskan, bahwa Sensus Ekonomi BPS ini tidak ada urusannya dengan pajak, karena itu tidak usah takut.
“Jadi kalau usahanya, omzetnya 1.000, ya ngomong saja 1.000, kalau 2.000, ya ngomong saja 2.000. Tidak usah didiskon, 2.000 ngomong 1.000. Berikan data kita yang betul, karena ini akan penting sekali bisa melihat daya saing kita seperti apa, produktivitas kita seperti apa, kondisi industri kecil kita, kondisi pengusaha mikro kita seperti apa, sehingga kebijakan apa yang harus kita jalankan itu akan menjadi semakin jelas,” ucapnya.
Lebih lanjut Jokowi mengingatkan, agar jangan sampai nanti muncul sebuah potret yang salah dan keliru, sehingga berdampak kepada pengambilan sebuah kebijakan atau memformulasikan kebijakan. (*)
Editor: Paulus Yoga
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More