Nasional

Percayakan BPS, Jokowi Tak Mau Lagi Ada Data Berbeda

Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi, persaingan antarnegara adalah dengan memiliki data dan informasi yang strategis, akurat dan berkualitas.

Dengan memiliki data dan informasi yang akurat, maka saat pemerintah ingin mengambil suatu kebijakan, memformulasikan kebijakan dan mengambil keputusan, ada data dan informasi yang betul-betul bisa dipegang.

Namun dalam kenyataannya, kata Jokowi, dari sejak masuk Istana sampai sekarang, jika dirinya menginginkan data kemiskinan, baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), datanya selalu berbeda-beda.

“Ini yang mulai sekarang saya tidak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS. Tapi BPS sendiri kalau ngurus data juga yang bener,” ujar Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Selasa, 26 April 2016.

Selain itu, data di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan BPS juga berbeda-beda terkait dengan data produksi beras. Dirinya mengaku kesulitan, lantaran data disetiap lembaga maupun kementerian terkait yang selau berbeda.

“Inilah kondisi yang harus diakhiri. Sampaikan saja data apa adanya, kalau kita memang harus impor, ya impor, tegas. Kalau kita tidak ya tidak, tegas,” tukas Jokowi.

Melihat kondisi seperti itu, Jokowi menilai, peran BPS sangatlah krusial dan strategis terkait data. Sebab dari data BPS yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang benar, tidak meleset karena memang datanya yang akurat dan detil.

Presiden juga meminta kepada para pengusaha, baik yang besar, menengah, kecil, maupun mikro, agar memberikan data-data yang benar. Ia menegaskan, bahwa Sensus Ekonomi BPS ini tidak ada urusannya dengan pajak, karena itu tidak usah takut.

“Jadi kalau usahanya, omzetnya 1.000, ya ngomong saja 1.000, kalau 2.000, ya ngomong saja 2.000. Tidak usah didiskon, 2.000 ngomong 1.000. Berikan data kita yang betul, karena ini akan penting sekali bisa melihat daya saing kita seperti apa, produktivitas kita seperti apa, kondisi industri kecil kita, kondisi pengusaha mikro kita seperti apa, sehingga kebijakan apa yang harus kita jalankan itu akan menjadi semakin jelas,” ucapnya.

Lebih lanjut Jokowi mengingatkan, agar jangan sampai nanti muncul sebuah potret yang salah dan keliru, sehingga berdampak kepada pengambilan sebuah kebijakan atau memformulasikan kebijakan. (*)

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Konsumsi Meningkat, Rata-Rata Orang Indonesia Habiskan Rp12,3 Juta di 2024

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pengeluaran riil rata-rata per kapita masyarakat Indonesia sebesar Rp12,34 juta… Read More

4 mins ago

Laba Bank DBS Indonesia Turun 11,49 Persen jadi Rp1,29 Triliun di Triwulan III 2024

Jakarta - Bank DBS Indonesia mencatatkan penurunan laba di September 2024 (triwulan III 2024). Laba… Read More

38 mins ago

Resmi Diberhentikan dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Saya Terima dengan Profesional

Jakarta - Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 15 November 2024,… Read More

2 hours ago

IHSG Ditutup Bertahan di Zona Merah 0,74 Persen ke Level 7.161

Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, 15 November 2024, masih ditutup… Read More

2 hours ago

Naik 4 Persen, Prudential Indonesia Bayar Klaim Rp13,6 Triliun per Kuartal III-2024

Jakarta - PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia mencatat kinerja positif sepanjang kuartal III-2024.… Read More

3 hours ago

Kebebasan Finansial di Usia Muda: Tantangan dan Strategi bagi Gen-Z

Jakarta - Di era digital, keinginan untuk mencapai kebebasan finansial pada usia muda semakin kuat,… Read More

3 hours ago