Nasional

Percayakan BPS, Jokowi Tak Mau Lagi Ada Data Berbeda

Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi, persaingan antarnegara adalah dengan memiliki data dan informasi yang strategis, akurat dan berkualitas.

Dengan memiliki data dan informasi yang akurat, maka saat pemerintah ingin mengambil suatu kebijakan, memformulasikan kebijakan dan mengambil keputusan, ada data dan informasi yang betul-betul bisa dipegang.

Namun dalam kenyataannya, kata Jokowi, dari sejak masuk Istana sampai sekarang, jika dirinya menginginkan data kemiskinan, baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), datanya selalu berbeda-beda.

“Ini yang mulai sekarang saya tidak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS. Tapi BPS sendiri kalau ngurus data juga yang bener,” ujar Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Selasa, 26 April 2016.

Selain itu, data di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan BPS juga berbeda-beda terkait dengan data produksi beras. Dirinya mengaku kesulitan, lantaran data disetiap lembaga maupun kementerian terkait yang selau berbeda.

“Inilah kondisi yang harus diakhiri. Sampaikan saja data apa adanya, kalau kita memang harus impor, ya impor, tegas. Kalau kita tidak ya tidak, tegas,” tukas Jokowi.

Melihat kondisi seperti itu, Jokowi menilai, peran BPS sangatlah krusial dan strategis terkait data. Sebab dari data BPS yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang benar, tidak meleset karena memang datanya yang akurat dan detil.

Presiden juga meminta kepada para pengusaha, baik yang besar, menengah, kecil, maupun mikro, agar memberikan data-data yang benar. Ia menegaskan, bahwa Sensus Ekonomi BPS ini tidak ada urusannya dengan pajak, karena itu tidak usah takut.

“Jadi kalau usahanya, omzetnya 1.000, ya ngomong saja 1.000, kalau 2.000, ya ngomong saja 2.000. Tidak usah didiskon, 2.000 ngomong 1.000. Berikan data kita yang betul, karena ini akan penting sekali bisa melihat daya saing kita seperti apa, produktivitas kita seperti apa, kondisi industri kecil kita, kondisi pengusaha mikro kita seperti apa, sehingga kebijakan apa yang harus kita jalankan itu akan menjadi semakin jelas,” ucapnya.

Lebih lanjut Jokowi mengingatkan, agar jangan sampai nanti muncul sebuah potret yang salah dan keliru, sehingga berdampak kepada pengambilan sebuah kebijakan atau memformulasikan kebijakan. (*)

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Hashim Djojohadikusumo Raih Penghargaan ‘Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability’

Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More

8 hours ago

Dua Saham Bank Ini Patut Dilirik Investor pada 2026

Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More

8 hours ago

Hashim Soroti Pentingnya Edukasi Publik Terkait Perubahan Iklim

Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More

9 hours ago

OJK Sederhanakan Aturan Pergadaian, Ini Poin-poinnya

Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More

10 hours ago

40 Perusahaan & 10 Tokoh Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2025

Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More

10 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Berbalik Ditutup Melemah 0,09 Persen ke Level 8.632

Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More

11 hours ago