Perbedaan Data Kemiskinan, DPR Minta BPS Terbuka pada Kajian Bank Dunia

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengungkapkan, kajian Bank Dunia terkait kemiskinan—yang disesuaikan menggunakan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP)—dan pengkategorian Indonesia berdasarkan standar negara upper-middle income dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sebagai masukan bahan evaluasi serta menakar daya saing kita dengan negara-negara setara lainnya, tentu saja menjadi masukan yang baik,” katanya dalam keterangan, dikutip pada Selasa, 6 Mei 2025.

Ia menilai, BPS tidak boleh menutup diri terhadap kajian berbagai lembaga riset, termasuk Bank Dunia. Menurutnya, hal tersebut berkaitan langsung dengan keakuratan data yang menjadi dasar kebijakan pembangunan.

Baca juga : Menko Airlangga Optimis Ekonomi RI Tetap Kuat Meski Proyeksi Bank Dunia Stagnan

“Karena jika datanya kurang akurat maka kebijakan pembangunan berisiko melenceng dari target, sehingga meninggalkan jutaan orang dalam lingkaran kemiskinan,” ungkapnya.

Karakteristik Wilayah Tidak Bisa Disamaratakan

Meskipun begitu, Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda, baik antarprovinsi maupun antarwilayah kabupaten/kota.

“Tentu garis kemiskinan tiap wilayah tidak bisa disamaratakan, antara Jakarta dengan di daerah tertentu misalnya,” ujarnya.

Ia menyebut kemiskinan masih menjadi tantangan nasional yang kompleks dan akan tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan penanganan sangat serius.

Baca juga : Bank Dunia Proyeksi Harga Komoditas Anjlok di 2025, Ini Penyebabnya

Arah Kebijakan Harus Pro-Rakyat Miskin

“Negara perlu memfokuskan sumber daya fiskalnya terutama pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan kebijakan yang meninimalisir ketimpangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis Bank Dunia pada April 2025, tercatat bahwa 60,3 persen atau sekitar 171,8 juta jiwa masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan menurut standar PPP.

Sementara itu, menurut data BPS, angka kemiskinan Indonesia per September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim