Patuhi Ketentuan Modal dari OJK, BPR Tak Mesti Merger
Jakarta – Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengaku terus mewaspadai adanya penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau tabungan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibat dampak dari pandemi virus corona (covid-19).
Demikian hal tersebut seperti disampaikan Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto dalam acara Webinar The Finance dengan tema ‘Restrukturisasi Kredit BPR Sebagai Dampak COVID-19’. Dirinya menyebut, perlambatan ekonomi akibat Covid19 akan berdampak pada DPK BPR.
“Tren Januari sampai Mei 2020 dikhwatirkan ada penurunan tajam khususnya DPK, pertama Maret muncul covid19 dan April dan Mei sudah puasa sampai Hari Raya trennya tabungan turun akan drastis. Diharapkan temen temen (BPR) harus baik mengelola likuiditas,” kata Joko di Jakarta, Selasa 28 April 2020.
Joko menilai, industri BPR dan BPRS berpotensi mengalami hambatan cash flow. Tak hanya itu, karena tidak adanya angsuran yang masuk, nadabah penyimpan akan cenderung mengambil dananya. Meskipun begitu, menurutnya pertumbuhan bisnis BPR masih sangat positif hingga Januari 2020. Untuk loan to deposit ratio (LDR) BPR tercatat masih sebesar 76,2%.
Sementara penempatan tabungan atau DPK di BPR masih tumbuh 7,96% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (yoy) dengan angka Rp31,5 triliun. Sementara untuk kredit BPR masih mampu tumbuh 10,52% dengan nilai Rp109 triliun.
Ia juga memandang positif kebijakan pemerintah di sektor jasa keuangan melalui Perppu Nomor 1/2020. Hal tersebut dapat menjado suplemen dan alternatif untuk menjaga likuditas BPR yakni berupa pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026 Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More