News Update

Perbarindo Waspadai Penurunan DPK Akibat COVID19

Jakarta – Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) mengaku terus mewaspadai adanya penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) atau tabungan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibat dampak dari pandemi virus corona (covid-19).

Demikian hal tersebut seperti disampaikan Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto dalam acara Webinar The Finance dengan tema ‘Restrukturisasi Kredit BPR Sebagai Dampak COVID-19’. Dirinya menyebut, perlambatan ekonomi akibat Covid19 akan berdampak pada DPK BPR.

“Tren Januari sampai Mei 2020 dikhwatirkan ada penurunan tajam khususnya DPK, pertama Maret muncul covid19 dan April dan Mei sudah puasa sampai Hari Raya trennya tabungan turun akan drastis. Diharapkan temen temen (BPR) harus baik mengelola likuiditas,” kata Joko di Jakarta, Selasa 28 April 2020.

Joko menilai, industri BPR dan BPRS berpotensi mengalami hambatan cash flow. Tak hanya itu, karena tidak adanya angsuran yang masuk, nadabah penyimpan akan cenderung mengambil dananya. Meskipun begitu, menurutnya pertumbuhan bisnis BPR masih sangat positif hingga Januari 2020. Untuk loan to deposit ratio (LDR) BPR tercatat masih sebesar 76,2%.

Sementara penempatan tabungan atau DPK di BPR masih tumbuh 7,96% bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (yoy) dengan angka Rp31,5 triliun. Sementara untuk kredit BPR masih mampu tumbuh 10,52% dengan nilai Rp109 triliun.

Ia juga memandang positif kebijakan pemerintah di sektor jasa keuangan melalui Perppu Nomor 1/2020. Hal tersebut dapat menjado suplemen dan alternatif untuk menjaga likuditas BPR yakni berupa pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Fadli Zon Dorong Kebudayaan Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Poin Penting Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan kebudayaan bukan beban anggaran, melainkan mesin pertumbuhan ekonomi… Read More

40 mins ago

Bank DBS Indonesia Angkat Triana Gunawan Jadi Komisaris

Poin Penting PT Bank DBS Indonesia menunjuk Triana Gunawan sebagai Komisaris Independen efektif per 31… Read More

58 mins ago

OJK: Kredit Macet Tanpa Fraud Tak Dapat Dipidana

Poin Penting OJK menegaskan kredit macet tanpa unsur fraud bukan tindak pidana, melainkan risiko bisnis… Read More

1 hour ago

Komisi XI DPR Dorong OJK Perkuat Regulasi dan Pengawasan Aset Kripto

Poin Penting Komisi XI DPR RI mendorong OJK mempercepat pengaturan IAKD dan aset kripto yang… Read More

1 hour ago

BI Ungkap Alasan Inflow ke RI Minim di Dua Tahun Terakhir

Poin Penting Inflow modal ke Indonesia minim dua tahun terakhir karena perlambatan ekonomi negara maju… Read More

2 hours ago

Rupiah Terus Tertekan, Ini yang Bakal Dilakukan BI

Poin Penting Rupiah tertekan faktor global dan domestik, dengan depresiasi mendekati Rp17.000 per dolar AS;… Read More

2 hours ago