Surabaya – Sudah saatnya bagi perbankan syariah untuk bisa memanfaatkan peluang dari proyek pembangunan infrastruktur dengan ikut melakukan pembiayaan. Peluang ini sejalan dengan fokus pemerintah yang tengah gencar mengencangkan pembangunan infrastruktur.
Dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, dibutuhkan pendanaan yang besar agar proyek-proyek tersebut dapat terealisasi. Peluang ini sudah sepatutnya ditangkap oleh industri perbankan syariah nasional, di tengah permintaan kredit yang masih rendah.
Head of Sharia Banking Maybank Indonesia Herwin Bustaman mengatakan, perbankan syariah saat ini harus fokus ke pembiayaan infrastruktur. Selama ini perbankan syariah cenderung lebih banyak fokus ke pembiayaan ke sektor ritel dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang fokus ke infrastruktur. Kebutuhan dana yang diperlukan itu sekitar US$450 miliar,” ujar Herwin di Grand City Surabaya, Jumat, 10 November 2017.
Sebagai informasi, saat ini total aset perbankan syariah hanya mencapai kisaran 30 miliar dollar AS. Apabila pemerintah mendorong pembiayaan infrastruktur dengan skema syariah, misal 20 persennya saja, maka total aset perbankan syariah juga bisa meningkat.
Terkait kemampuan perbankan syariah dalam pembiayaan proyek infrastruktur, Herwin menyatakan sudah ada bukti keberhasilan. Baru-baru ini, sindikasi perbankan syariah mengucurkan pembiayaan senilai Rp4,3 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Sindikasi perbankan syariah tersebut melibatkan Maybank Indonesia, PT Bank Mandiri Syariah, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Permata Syariah. Kredit investasi dengan skema syariah itu adalah yang pertama bagi PLN dan yang terbesar di Indonesia.
Lebih lanjut Herwin menyatakan, bahwa sindikasi pembiayaan ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Investor-investor asing pun melihat ini sebagai peluang untuk menyalurkan pembiayaan berbasis syariah ke Indonesia.
“Kita selalu perlu dana (untuk proyek infrastruktur). Kami harapkan bisa menarik investor-investor luar ke Indonesia,” papar Herwin.
Dengan demikian, perbankan syariah tidak perlu ragu untuk mulai fokus membiayai proyek-proyek infrastruktur. Alasannya, jika terus fokus pada sektor ritel dan UMKM, maka akan terlibas oleh perusahaan rintisan layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). (*)
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More
Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More
Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More