Perbankan Nasional Diminta Segera Terapkan Green Banking

Jakarta – Bank-bank yang beroperasi di Indonesia diminta segera mengadopsi dan mengimplementasikan praktek investasi hijau  sebagai bagian dari praktek perbankan hijau (green banking) yang saat ini menjadi arus utama global perbankan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Koordinator Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), Willem Pattinasarany mengatakan, langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadopsi dan mengimplementasi prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC), serta membentuk divisi khusus dalam penilaian risiko lingkungan di setiap perbankan.

Sementara itu, diranah regulator sendiri, kata dia, perlu diterbitkan kebijakan yang menjadi pedoman teknis bagi bank-bank dalam mengimplementasikan praktek investasi hijau, dan juga meningkatkan kapasitas bank dalam mengimplentasikan praktek investasi hijau, sekaligus memonitor kepatuhan bank-bank terhadap pedoman tersebut, hingga memberikan insentif dan disinsentif.

Di sisi lain, sejalan dengan roadmap OJK tentang keuangan berkelanjutan, pihaknya
mengusulkan beberapa prinsip investasi hijau yang perlu diterapkan oleh bank, yakni untuk pengelolaan risiko, di mana perbankan diharapkan dapat mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risikonya.

“Kemudian untuk pengembangan sektor eknomi prioritas berkelanjutan, bank perlu memberikan dukungan berupa pendanaan secara inklusif dalam kegiatan usaha yang berkelanjutan untuk memberikan perlindungan kawasan hutan,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Selanjutnya, untuk mendorong tata kelola lingkungan, sosial dan pelaporan, tambah dia, perbankan harus dapat mempraktikkan tata kelola lingkungan dan sosial yang baik dalam skema pendanan sektor industri berbasis lahan (land based industry/LBI). Bank juga harus meningkatkan kapasitas dan kemitraan  kolaboratif.

“Untuk itu bank perlu mengembangkan kapasitas SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan risiko, tata kelola, dan pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan,” ucapnya. (*)