Moneter dan Fiskal

Perbankan Bakal Diguyur Rp200 Triliun, Dirjen Kemenkeu Beberkan Skemanya

Jakarta – Pemerintah berencana akan mengalihkan dana yang di simpan di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun kepada perbankan untuk menambah likuiditas di pasar agar tidak kering lagi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu menyebut bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melihat masih terdapat likuiditas yang dapat disalurkan ke perbankan guna mendukung program kebijakan fiskal lainnya yang inovatif. Sehingga, dengan Rp200 triliun diharapkan bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih luas lagi.

“Jadi itu nanti akan mirip tata kelolanya. Tetapi intinya kan kita ingin mempercepat penambahan likuiditas di perekonomian. Sehingga itu nanti bisa menjadi kredit yang disalurkan untuk menggerakkan perekonomian,” ujar Febrio kepada awak media di Gedung DPR RI, dikutip, Kamis, 11 September 2025.

Skema Penyaluran Rp200 Triliun ke Perbankan

Lebih jauh dia menjelaskan, skema penyuntikan dana ke perbankan tersebut akan serupa dengan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Seperti diketahui, pemerintah bakal menempatkan dana sebesar Rp83 triliun untuk Kopdes Merah Putih melalui himpunan bank milik negara (Himbara).

Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Suntik Rp200 Triliun ke Perbankan
Baca juga: Investasi Danantara Ditargetkan Tembus Rp980 T pada 2029, Ini Kata Menkeu Purbaya

Meski demikian, Febrio belum bisa memastikan apakah penempatan dana Rp200 triliun tersebut akan disalurkan melalui Himbara atau swasta. Sebab, aturannya masih akan terus dikaji.

“Tapi ini intinya adalah kita punya SAL dan juga SILPA yang kita simpan di Bank Indonesia. Tadi diarahkan agar dialirkan ke perbankan agar bisa menciptakan kredit,” tegasnya.

Di sisi lain, Febrio memastikan pemerintah akan membuat aturan untuk perbankan agar likuiditas tersebut tidak digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Nah, itu nanti kita pastikan. Tapi memang betul bahwa kalau kita melakukan penempatan dana, dalam hal ini kan kita ingin supaya itu digunakan untuk menciptakan kredit. Tentunya kita nggak mau perbankannya nanti digunakan untuk beli SBN. Itu tentunya counter produktif. Kita siapkan peraturannya,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Prospek Saham 2026 Positif, Mirae Asset Proyeksikan IHSG 10.500

Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More

3 hours ago

Pembiayaan Emas Bank Muamalat melonjak 33 kali lipat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada pembiayaan kepemilikan emas syariah melalui produk… Read More

4 hours ago

Rosan Mau Geber Hilirisasi Kelapa Sawit dan Bauksit di 2026

Poin Penting Realisasi investasi hilirisasi 2025 mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3 persen yoy dan menyumbang… Read More

4 hours ago

Avrist General Insurance Resmikan Kantor Baru, Bidik Pertumbuhan Dua Digit 2026

Poin Penting Avrist pindah kantor pusat ke Wisma 46 untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Target pertumbuhan… Read More

5 hours ago

Dana Pemerintah di Himbara Minim Dampak, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Poin Penting Penempatan dana Rp276 triliun di bank pelat merah dinilai tidak signifikan mendorong perekonomian,… Read More

6 hours ago

Gita Wirjawan: Danantara Bakal Jadi Magnet WEF 2026

Poin Penting Gita Wirjawan menilai kehadiran BPI Danantara di WEF 2026 berpotensi menjadi magnet utama… Read More

7 hours ago