Ketua Perbanas; Bank dukung sektor riil. (Foto: Erman)
Jakarta–Program kredit murah yang diluncurkan oleh setiap rezim Pemerintahan dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi. Bank, bagaimanapun bukanlah motor pertumbuhan.
Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menegaskan program kredit murah terutama untuk UMKM seringkali menjadi komoditas politik rezim Pemerintah yang berkuasa di Indonesia. Selama ini, seringkali disebut bahwa UMKM menyelamatkan Indonesia dari krisis 1997-1998, namun beradasarkan pengalamannya, UMKM yang menyelamatkan Indonesia dari krisis 1997-1998 ketika itu justru adalah UMKM yang tidak berhubungan dengan perbankan.
“Saya ketika itu punya enam divisi kredit macet, untuk kredit lancar hanya satu, jangan dikira yang macet hanya kredit korporasi, tapi UMKM juga,” kata dia dalam Seminar “Infobank Outlook 2016” di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2015 .
Oleh karena itu, menurutnya solusi dari masalah pertumbuhan bukan semata-mata kredit. Lokomotif pertumbuhan seharusnya adalah sektor riiil.
“Selalu soal UMKM yang diajukan adalah kredit bank, kredit murah dan sebagainya, secara politik ini yang paling menguntungkan untuk rezim, mendapat popularitas, ini tidak memecahkan persoalan UMKM, kesalahan berikutnya adalah kaitannya selalu bank diminta jadi lokomotif, tidak bisa, saya konsisten bahwa ‘bank follow the trade’, bank mengikuti sektor riil, jadi kalau mau merangsang pertumbuhan ekonomi harusnya sektor riilnya yang diberi stimulus,” tandasnya. (*) Ria Martati
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More