Perbaiki Infrastruktur, RI Utang US$216,5 Juta ke World Bank

Washington–Badan Direksi Bank Dunia (World Bank) menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar US$216,5 juta untuk mendukung proyek baru pemerintah dengan tujuan memperbaiki infrastruktur pemukiman kumuh yang diharapkan akan memberi manfaat kepada lebih dari 9,7 juta masyarakat miskin perkotaan di Indonesia.

Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebuah platform kerjasama nasional yang dibiayai berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sektor swasta, masyarakat, juga bank pembangunan multilateral. Program ini juga didukung oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) lewat pendanaan tambahan sebesar US$216,5 juta, yang merupakan skema pembiayaan bersama pertama antara AIIB dan Bank Dunia.

Sekitar 29 juta penduduk Indonesia hidup di pemukiman kumuh dengan pelayanan dasar yang terbatas dan 11 juta dari mereka tak punya akses ke sanitasi dan 9 juta tidak punya akses yang memadai untuk mendapatkan air bersih. Masyarakat miskin perkotaan membayar air lebih mahal yakni 10 atau 30 kali lipat dibandingkan rumah tangga mampu yang mendapatkan sumber air dari PAM.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan, penanggulangan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan, meredam ketimpangan dan meningkatkan kemakmuran. Proyek peremajaan kawasan kumuh akan memperbaiki taraf hidup jutaan rakyat miskin Indonesia dan mendukung Indonesia mencapai potensinya untuk pertumbuhan yang lebih tinggi.

“Kami memuji Pemerintah Indonesia yang telah membangun platform nasional untuk membuka jalan bagi para pemangku kepentingan agar bisa bekerjasama secara efektif,” ujar Rodrigo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 13 Juli 2016.

Pemerintah Indonesia menyediakan sebagian besar pendanaan sebesar US$1,3 miliar dan program lima tahun ini juga didukung secara paralel melalui pembiayaan oleh Bank Pembangunan Islam (IsDB). Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) juga telah memberikan dukungan teknis kepada program ini melalui skema terpisah.

Program Pemerintah KOTAKU akan dijalankan di 154 kota (termasuk ibukota Jakarta), untuk menyediakan sumber air yang lebih baik, sanitasi, jalan, drainase dan limbah padat. Program ini juga mencakup pencegahan terbentuknya daerah kumuh memalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas terkait masalah lahan.

Di tempat yang sama, Team Leader World Bank George Soraya menambahkan, komunitas yang tinggal di daerah kumuh tidak serta merta bisa menikmati pertumbuhan kota. Mereka tidak terlibat dalam perekonomian formal maupun tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Mereka juga cenderung lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir.

“Program pemerintah ini bisa menjadi sebuah jalan keluar untuk membuat kawasan perkotaan menjadi lebih inklusif, namun pendekatan ini memerlukan usaha dari banyak pemangku kepentingan dan juga beberapa sumber pendanaan. Bank Dunia berkomitmen kuat mendukung upaya Indonesia dalam melakukan transformasi agar kota-kota semakin inklusif,” tutupnya. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga