Peran Swasta di Proyek Infrastruktur Akan Semakin Besar

Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menilai peran pemerintah dalam membangun dan membiayai proyek-proyek infrastruktur ke depannya akan semakin kecil dan sebaliknya peran swasta diharapkan semakin besar.

“Untuk proyek infrastruktur lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk,” ujar Luky dalam diskusi Sustainable Development of Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub 2019 dengan tema “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi” di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Menurut Luky, saat ini pemerintah masih menjadi pemain utama dalam menyediakan infrastruktur dan peran pemerintah sangat dominan.

“Pertanyaannya bagaimana kita menstruktur proyek infrastruktur ini agar investor swasta dan asing masuk? Kerja sama seperti apa, skema seperti apa untuk menarik investor swasta, termasuk perusahaan asurasi dan dana pensiun. Mereka punya preferesi masing-masing,” kata Luky.

Kementerian Keuangan sendiri terus mempersiapkan regulasi yang mendukung dan juga insentif untuk menarik minat swasta seperti tax holiday misalnya.

Luky menekankan, dalam empat tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu, Ketua Agenda Regional – Asia Pacific dan Anggota Dewan Eksekutif World Economic Forum Justin Wood menuturkan, secara ekonomi Indonesia punya banyak hal untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunannya. 

“Sebanyak 250 juta penduduk adalah pasar yg sangat besar. Agar semua potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja, diperlukan sumber modal swasta,” ujar Wood. 

Menurut Wood, Sustainable  Development Investment  Partnership  (SDIP) dapat berperan disini. SDIP terdiri dari lebih dari 40 entitas  publik, swasta, dan filantropis, yang diselenggarakan oleh World Economic Forum  (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  

SDIP ASEAN Hub merupakan platform netral  yang mendorong kolaborasi sektor publik dan  swasta untuk mengatasi tantangan pembiayaan  regional dan meningkatkan skala investasi  berkelanjutan di ASEAN melalui mekanisme  pembiayaan inovatif, keterlibatan kebijakan yang  konstruktif, serta berbagi pengetahuan dan  praktik baik. 

“Jika investasi dimobilisasi, efeknya akan besar. Pada saat ini Indonesia ekonominya menarik,” kata Wood. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Begini Dukungan AmCham Indonesia bagi Pemberdayaan Perempuan di Dunia Kerja

Jakarta - American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung… Read More

8 hours ago

OJK Luncurkan Portal Data dan Metadata di Sektor Jasa Keuangan, Ini Tujuannya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan Portal Data dan Metadata Sektor Jasa… Read More

9 hours ago

Lewat Cara Ini, CIMB Niaga Dukung Pemberdayaan Wanita di Lombok

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pemberdayaan wanita… Read More

9 hours ago

Lintasarta Perkuat Layanan Digital Jelang Lonjakan Trafik saat Libur Lebaran

Jakarta - PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta), perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di bawah naungan… Read More

12 hours ago

Kolaborasi SMBC Indonesia dan IIF Jalin Layanan Perbankan Transaksi Valuta Asing

Jakarta - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)… Read More

12 hours ago

Rasio Klaim Membaik, Sompo Insurance Pastikan Premi Tetap Kompetitif

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio klaim asuransi kesehatan mengalami penurunan signifikan… Read More

12 hours ago