Peran Swasta di Proyek Infrastruktur Akan Semakin Besar

Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menilai peran pemerintah dalam membangun dan membiayai proyek-proyek infrastruktur ke depannya akan semakin kecil dan sebaliknya peran swasta diharapkan semakin besar.

“Untuk proyek infrastruktur lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk,” ujar Luky dalam diskusi Sustainable Development of Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub 2019 dengan tema “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi” di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Menurut Luky, saat ini pemerintah masih menjadi pemain utama dalam menyediakan infrastruktur dan peran pemerintah sangat dominan.

“Pertanyaannya bagaimana kita menstruktur proyek infrastruktur ini agar investor swasta dan asing masuk? Kerja sama seperti apa, skema seperti apa untuk menarik investor swasta, termasuk perusahaan asurasi dan dana pensiun. Mereka punya preferesi masing-masing,” kata Luky.

Kementerian Keuangan sendiri terus mempersiapkan regulasi yang mendukung dan juga insentif untuk menarik minat swasta seperti tax holiday misalnya.

Luky menekankan, dalam empat tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu, Ketua Agenda Regional – Asia Pacific dan Anggota Dewan Eksekutif World Economic Forum Justin Wood menuturkan, secara ekonomi Indonesia punya banyak hal untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunannya. 

“Sebanyak 250 juta penduduk adalah pasar yg sangat besar. Agar semua potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja, diperlukan sumber modal swasta,” ujar Wood. 

Menurut Wood, Sustainable  Development Investment  Partnership  (SDIP) dapat berperan disini. SDIP terdiri dari lebih dari 40 entitas  publik, swasta, dan filantropis, yang diselenggarakan oleh World Economic Forum  (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  

SDIP ASEAN Hub merupakan platform netral  yang mendorong kolaborasi sektor publik dan  swasta untuk mengatasi tantangan pembiayaan  regional dan meningkatkan skala investasi  berkelanjutan di ASEAN melalui mekanisme  pembiayaan inovatif, keterlibatan kebijakan yang  konstruktif, serta berbagi pengetahuan dan  praktik baik. 

“Jika investasi dimobilisasi, efeknya akan besar. Pada saat ini Indonesia ekonominya menarik,” kata Wood. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

1 min ago

BTN Raih Sertifikat Predikat Platinum Green Building

Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More

2 mins ago

BI Catat DPK Tumbuh 6 Persen per Oktober 2024, Ditopang Korporasi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More

30 mins ago

Apindo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Ancam Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

52 mins ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Ditutup Menghijau ke Level 7.195

Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Jumat, 22 November 2024, ditutup… Read More

1 hour ago

BI Laporkan Uang Beredar Oktober 2024 Melambat jadi Rp9.078,6 Triliun

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar (M2) tetap tumbuh. Posisi M2 pada Oktober 2024 tercatat… Read More

1 hour ago