Peran Swasta di Proyek Infrastruktur Akan Semakin Besar

Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menilai peran pemerintah dalam membangun dan membiayai proyek-proyek infrastruktur ke depannya akan semakin kecil dan sebaliknya peran swasta diharapkan semakin besar.

“Untuk proyek infrastruktur lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk,” ujar Luky dalam diskusi Sustainable Development of Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub 2019 dengan tema “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi” di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Menurut Luky, saat ini pemerintah masih menjadi pemain utama dalam menyediakan infrastruktur dan peran pemerintah sangat dominan.

“Pertanyaannya bagaimana kita menstruktur proyek infrastruktur ini agar investor swasta dan asing masuk? Kerja sama seperti apa, skema seperti apa untuk menarik investor swasta, termasuk perusahaan asurasi dan dana pensiun. Mereka punya preferesi masing-masing,” kata Luky.

Kementerian Keuangan sendiri terus mempersiapkan regulasi yang mendukung dan juga insentif untuk menarik minat swasta seperti tax holiday misalnya.

Luky menekankan, dalam empat tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu, Ketua Agenda Regional – Asia Pacific dan Anggota Dewan Eksekutif World Economic Forum Justin Wood menuturkan, secara ekonomi Indonesia punya banyak hal untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunannya. 

“Sebanyak 250 juta penduduk adalah pasar yg sangat besar. Agar semua potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja, diperlukan sumber modal swasta,” ujar Wood. 

Menurut Wood, Sustainable  Development Investment  Partnership  (SDIP) dapat berperan disini. SDIP terdiri dari lebih dari 40 entitas  publik, swasta, dan filantropis, yang diselenggarakan oleh World Economic Forum  (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  

SDIP ASEAN Hub merupakan platform netral  yang mendorong kolaborasi sektor publik dan  swasta untuk mengatasi tantangan pembiayaan  regional dan meningkatkan skala investasi  berkelanjutan di ASEAN melalui mekanisme  pembiayaan inovatif, keterlibatan kebijakan yang  konstruktif, serta berbagi pengetahuan dan  praktik baik. 

“Jika investasi dimobilisasi, efeknya akan besar. Pada saat ini Indonesia ekonominya menarik,” kata Wood. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Laporan dari Sidang Kasus Kredit Macet Sritex: Saksi Ahli, Bebaskan Para Bankir

Oleh: Tim Redaksi Infobank Semarang – Ada yang sangat kacau di negeri ini. Bukan soal… Read More

4 hours ago

Catat Kinerja Solid di 2025, Tugu Insurance Terus Memperkuat Fundamental Bisnis

Tugu Insurance/TUGU telah mencatatkan kinerja solid sepanjang tahun buku 2025 dengan membukukan laba bersih sebesar… Read More

14 hours ago

Purbaya Pertimbangkan Barter Geo Dipa untuk Akuisisi PNM

Poin Penting Kemenkeu mempertimbangkan skema pertukaran PNM dengan Geo Dipa untuk memperkuat penyaluran KUR. Fokus… Read More

15 hours ago

Resmi! BRI Bagikan Dividen Rp52,1 Triliun, Cek Nilai per Sahamnya

Poin Penting BRI membagikan dividen tunai Rp52,1 triliun atau Rp346 per saham untuk Tahun Buku… Read More

15 hours ago

Tren Kinerja Positif, Bank Banten Kelola RKUD Pemkab Serang

Dengan tren pencapaian kinerja perusahaan yang gemilang hingga Tahun 2025, Bank Banten berhasil dipercaya dan… Read More

15 hours ago

Ahli Tegaskan Kasus Sritex Bukan Korupsi, Eks Dirut Bank Jateng Dinilai Tak Layak Dipidana

Poin Penting Dua ahli hukum menilai kasus kredit macet Sritex merupakan ranah perdata dan risiko… Read More

15 hours ago