Peran Swasta di Proyek Infrastruktur Akan Semakin Besar

Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menilai peran pemerintah dalam membangun dan membiayai proyek-proyek infrastruktur ke depannya akan semakin kecil dan sebaliknya peran swasta diharapkan semakin besar.

“Untuk proyek infrastruktur lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk,” ujar Luky dalam diskusi Sustainable Development of Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub 2019 dengan tema “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi” di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Menurut Luky, saat ini pemerintah masih menjadi pemain utama dalam menyediakan infrastruktur dan peran pemerintah sangat dominan.

“Pertanyaannya bagaimana kita menstruktur proyek infrastruktur ini agar investor swasta dan asing masuk? Kerja sama seperti apa, skema seperti apa untuk menarik investor swasta, termasuk perusahaan asurasi dan dana pensiun. Mereka punya preferesi masing-masing,” kata Luky.

Kementerian Keuangan sendiri terus mempersiapkan regulasi yang mendukung dan juga insentif untuk menarik minat swasta seperti tax holiday misalnya.

Luky menekankan, dalam empat tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu, Ketua Agenda Regional – Asia Pacific dan Anggota Dewan Eksekutif World Economic Forum Justin Wood menuturkan, secara ekonomi Indonesia punya banyak hal untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunannya. 

“Sebanyak 250 juta penduduk adalah pasar yg sangat besar. Agar semua potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja, diperlukan sumber modal swasta,” ujar Wood. 

Menurut Wood, Sustainable  Development Investment  Partnership  (SDIP) dapat berperan disini. SDIP terdiri dari lebih dari 40 entitas  publik, swasta, dan filantropis, yang diselenggarakan oleh World Economic Forum  (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  

SDIP ASEAN Hub merupakan platform netral  yang mendorong kolaborasi sektor publik dan  swasta untuk mengatasi tantangan pembiayaan  regional dan meningkatkan skala investasi  berkelanjutan di ASEAN melalui mekanisme  pembiayaan inovatif, keterlibatan kebijakan yang  konstruktif, serta berbagi pengetahuan dan  praktik baik. 

“Jika investasi dimobilisasi, efeknya akan besar. Pada saat ini Indonesia ekonominya menarik,” kata Wood. (*)

Dwitya Putra

Recent Posts

Siap-Siap! Transaksi E-Money dan E-Wallet Terkena PPN 12 Persen, Begini Hitungannya

Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More

39 mins ago

Kemenkraf Proyeksi Tiga Tren Ekonomi Kreatif 2025, Apa Saja?

Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More

49 mins ago

Netflix, Pulsa hingga Tiket Pesawat Bakal Kena PPN 12 Persen, Kecuali Tiket Konser

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More

2 hours ago

Paus Fransiskus Kembali Kecam Serangan Israel di Gaza

Jakarta -  Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More

2 hours ago

IHSG Dibuka Menguat Hampir 1 Persen, Balik Lagi ke Level 7.000

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More

3 hours ago

Memasuki Pekan Natal, Rupiah Berpotensi Menguat Meski Tertekan Kebijakan Kenaikan PPN

Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More

3 hours ago