Perbankan

Peran BPD Dalam Mendukung GPN

Jakarta – Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus mendorong kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), demi terwujudnya interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran. Peran BPD sangatlah penting dalam mendorong GPN agar memudahkan nasabah yang ada di daerah dalam bertransaksi.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Direktur Utama Bank Maluku Malut Arief Burhanudin Waliulu, di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. Menurutnya, adanya kebijakan GPN ini sejalan dengan terus berkembangnya sistem pembayaran di Indonesia yang sangat cepat. Untuk itu, GPN dianggap penting agar terciptanya efisiensi dalam infrastruktur perbankan.

“Sistem pembayaran di Indonesia berkembang sangat cepat. Bukan hanya memperhatikan potensi bisnis saja, diluncurkan GPN ini merupakan momentum penting. GPN menjadi terobosan dalam terwujudnya interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran dan untuk mempermudah proses transaksi,” ujarnya.

Dengan adanya GPN ini, platform-platform yang ada akan terhubung dan terkoneksi satu sama lain. Terlebih, selama ini, infrastruktur perbankan dalam penyediaan mesin ATM dan EDC dianggap sangat besar dari segi biaya. Untuk itu, diharapkan pada gilirannya, GPN ini akan mendorong efisiensi terhadap perbankan yang selama ini cukup besar mengeluarkan biaya infrastruktur tersebut.

“Masyarakat jadi tak perlu memiliki banyak kartu dengan GPN ini, karena selama ini kartu-kartu hanya digunakan dimesin tertentu saja. Bagi bank tidak perlu menciptakan infrastrukutr yang banyak untuk melayani nasabahnya,” ucapnya.

Sementara dalam peraturan BI, dan Aturan Dewan Gubernur tentang pembayaran nasional, BPD seperti Bank Maluku dan Maluku Utara wajib menggunakan dua lembaga switching dalam sistem pembayaran. “Kami memiliih lembaga switching Rintis sebagai yang kedua, perizinanan ada di BI. Sehingga GPN bisa berjalan dengan baik. Dalam implementasinya PT Rintis bekerjasama dengan kami,” paparnya.

PT Rintis Sejahtera sendiri sebagai pengelola Jaringan PRIMA bersama dengan 14 Mitra Bank telah melakukan kemitraan model bisnis Jaringan PRIMA ATM dan PRIMA Debit. Dengan peresmian kemitraan ini, maka seluruh nasabah 14 Mitra Bank akan terhubung dengan Jaringan PRIMA ATM dan PRIMA Debit.

Adapun 14 Mitra Bank yang bergabung dengan Jaringan PRIMA antara lain; Citibank, Bank Capital, Bank Harda, Bank Kalteng, Bank Maluku Malut, Bank Prima Master, Bank Mestika, Bank Sumut, Bank Ina Perdana, Bank Index, Bank of China, QNB Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, BPD Bali.

Dengan bergabungnya ke dalam Jaringan PRIMA, maka para nasabah 14 Mitra Bank akan menikmati kemudahan dan kenyamanan bertransaksi di lebih dari 120.000 ATM Jaringan PRIMA dan berbelanja di lebih dari 1.200.000 mesin EDC melalui Iayanan Jaringan PRIMA Debit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara nasabah 82 Bank yang telah menjadi mitra Jaringan PRIMA akan dapat memanfaatkan Jaringan ATM dan EDC para Mitra Bank baru.

Jaringan PRIMA juga berkomitmen mendukung kebijakan GPN yang dikeluarkan Bank Indonesia demi terwujudnya interkoneksi dan interoperabilitas ekosistem pembayaran. Kemitraan 14 Bank dengan Jaringan PRIMA adalah bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional dalam rangka memperkuat Sistem Pembayaran Nasional yang Aman, Andal dan Terpercaya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OTT KPK di Bea Cukai: Eks Direktur P2 DJBC Ditangkap, Uang Miliaran-Emas 3 Kg Disita

Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More

4 hours ago

Istana Bantah Isu 2 Pesawat Kenegaraan untuk Prabowo, Ini Penjelasannya

Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More

4 hours ago

BTN Targetkan Pembiayaan 20.000 Rumah Rendah Emisi pada 2026

Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More

4 hours ago

Apa Untungnya Danantara Masuk Bursa Saham? Ini Kata Pakar

Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More

5 hours ago

BTN Ungkap Penyebab NPL Konstruksi Tinggi, Fokus Bereskan Kredit Legacy

Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More

5 hours ago

Risiko Bencana Tinggi, Komisi VIII Minta Anggaran dan Sinergi Diperkuat

Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More

5 hours ago