Per April 2024, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp191,1 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan anggaran melalui utang pemerintah hingga April 2024 sebesar Rp119,1 triliun. Angka tersebut mencapai 18,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa realisasi pembiayaan utang tersebut turun 51,2 persen, jika dibandingkan dengan posisi pada April tahun lalu.

Menkeu pun merinci, pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp128,6 triliun, turun sebesar 46,4 persen dibandingkan dengan posisi pada April 2023.

“Bahkan untuk penerbitan SBN, secara neto mencapai Rp128,6 triliun, itu dibandingkan target APBN yang Rp666,4 triliun, itu berarti mencapai 19,3 persen (dari target APBN), di bawah 20 persen,” katanya dalam APBN KiTa, dikutip, Selasa, 28 Mei 2024.

Baca juga: Alhamdulillah, Utang Luar Negeri RI Turun di Triwulan I 2024, Sisanya Tinggal Segini

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembiayaan anggaran hingga April 2024 mencapai Rp71,1 triliun atau mencapai 13,6 persen dari target dalam APBN. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut turun sangat tajam sebesar 68,3 persen dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp224,4 triliun.

“Situasi ini sebetulnya cukup menguntungkan kita, karena pada April dengan volatilitas yang tinggi kita lihat terjadi kepanikan atau sedikit kenaikan dari sisi gejolak di pasar keuangan, termasuk dalam hal ini pasar bond, nilai tukar, dan saham,” jelas Menkeu.

Baca juga: OJK Beberkan Utang BUMN Karya di Bank Himbara Turun, Sisanya Tinggal Segini

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani dalam situasi volatilitas yang tinggi di pasar keuangan, spread tingkat imbal hasil SBN dan US Treasury cukup terukur. Ini didukung dengan kembalinya aliran masuk modal asing ke pasar SBN sebesar Rp13,56 triliun pada Mei 2024.

“Ini gambaran SUN (Surat Utang Negara) kita sangat dipercaya, dijaga. Oleh karena itu, kita mendapatkan dampak dari stabilitas harga meskipun dunia sedang mengalami gejolak. Ini karena track record APBN kita cukup prudent, selama ini kita transparan, akuntabel,” paparnya. (*)

Editor: Galih Pratama