Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar kementerian/lembaga yang memiliki serapan anggaran rendah dalam enam bulan pertama di 2016. Salah satu lembaga yang tercatat masih lemah dalam penyerapan anggaran adalah Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). BEKRAF menduduki posisi kedua dalam daftar kementerian/ lembaga dengan penyerapan anggaran paling rendah.
Menyikapi hal ini, Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi, Anggawira menyatakan bahwa HIPMI ingin mendorong BEKRAF agar dapat memperbaiki realisasi penyerapan anggaran dengan mendukung pengusaha pemula di Indonesia.“Caranya, dengan meningkatkan jumlah pengusaha pemula yang bergerak dibidang ekonomi kreatif, dengan mengadakan program pemberian dana dan dukungan untuk pengusaha yang bergelut dibidang UMKM,” ujar Anggawira di Jakarta.
Anggawira mengungkapkan untuk memperbaiki serapan anggaran yang hanya sebesar 5% ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan serangkaian proses, dan dibutuhkan kerjasama yang kuat antar lembaga.
“Untuk dapat meningkatkan jumlah penyerapan anggaran tersebut dibutuhkan upaya yang berkala dan hubungan kerjasama yang kuat. Inilah yang membuat HIPMI tergerak untuk bersinergi dengan BEKRAF dalam mengoptimalkan industri kreatif. Negara kita memiliki banyak sekali pengusaha – pengusaha muda yang kreatif dan berpotensi mendorong perekonomian dalam negeri contohnya industri pariwisata, kuliner, fashion dan lainnya,” papar Angga.
Menurutnya, HIPMI kini sudah menyiapkan beberapa program digital untuk dikembangkan dengan beberapa stakeholder lainnya. Namun tentu saja ini memerlukan dukungan pemerintah. “Intinya masih banyak yang bisa disenergikan agar BEKRAF bisa lebih memperhatikan pengusaha pemula,” tuturnya.(*)
Poin Penting STRK menggandeng Coco Bali Pte Ltd untuk memperkuat ekspansi global melalui peluncuran tiga… Read More
Jakarta - Sepanjang 2025, berbagai kasus korupsi menjerat para pejabat Indonesia yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan… Read More
Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More
Poin Penting PINTU meluncurkan fitur Auto DCA Explore Plans untuk memudahkan investor berinvestasi rutin dengan… Read More
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More