Penyelundupan BBM Subsidi Marak, DPR Desak Pengawasan Diperketat

Poin Penting

• Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi
• DPR mendorong pengawasan distribusi diperketat serta peran Pertamina dan BPH Migas dioptimalkan melalui kolaborasi lintas pihak
• Diperlukan langkah konkret di lapangan, termasuk pelibatan aparat penegak hukum, untuk menghentikan kebocoran subsidi.

Jakarta – Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi melalui penyelundupan masih menjadi permasalahan besar yang meresahkan masyarakat belakangan ini.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar tidak ada lagi kebocoran yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami melihat di sosial media dan berdasarkan aspirasi masyarakat, bahwa penyelundupan BBM bersubsidi masih sering terjadi. Hal ini sangat meresahkan warga, terutama yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,” kata Dewi, dinukil laman DPR, Rabu, 8 April 2026.

Baca juga: Begini Strategi Menghadapi Serangan Siber Berbasis AI

Ia menegaskan pentingnya peran PT Pertamina Patra Niaga, yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM ke seluruh pelosok Indonesia, untuk bekerja lebih maksimal.

Dalam hal ini, BPH Migas diharapkan dapat berkolaborasi lebih baik dengan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM.

“Pengawasan harus diperketat lebih lagi dan jika perlu melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan praktik penyelundupan ini,” ujar Dewi. 

Menurutnya, masalah ini sudah menjadi persoalan klasik yang terus berlanjut dari tahun ke tahun tanpa ada solusi yang jelas.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Aman hingga Akhir Tahun, Ini Hitung-hitungan Pemerintah

Politisi Partai Golkar ini berharap agar di tahun ini ada perubahan signifikan dalam hal penanggulangan penyelundupan BBM bersubsidi, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah.

Selain itu, ia juga meminta agar implementasi di lapangan lebih efektif, guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan.

“Ini adalah masalah yang sangat serius dan harus ada langkah nyata di lapangan. Kami berharap pemerintah dan semua pihak yang terlibat bisa bekerja sama untuk menuntaskan masalah ini dengan segera,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama