Jakarta; Ibukota perekonomian. (Foto: Erman)
Jakarta – Executive Director Indonesian Political Indicator Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa penyelamatan ekonomi harus menjadi fokus di tengah pandemi Covid-19. Hal ini karena ekonomi adalah aspek terpenting di dalam masyarakat.
“Karena ekonomi yang buruk akan membuat masyarakat punya ‘imajinasi lain’, itu yang bahaya,” ujarnya dalam diskusi online “DBS Asian Insights Conference: Navigating a Brave New World”, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.
Ia menerangkan, bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini tengah memburuk.
“Berdasarkan survei yang kami lakukan pada Mei kemarin, mereka yang menganggap ekonomi memburuk itu 86%, lalu yang menganggap ekonomi rumah tangganya memburuk itu juga 80% lebih, jadi overall ini dampaknya luar biasa,” terangnya.
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat menjadi momen bagi pemerintah untuk meningkatkan persepsi positif publik terhadap pemerintah. Dan fokus ke penyelamatan ekonomi merupakan jalan utamanya saat ini.
“Bila memakai ukuran public health dan kualitas ekonomi, Indonesia sebenarnya relatif bagus dalam kedua ukuran tersebut. Berbeda dengan Singapura misalnya yang bagus di public health, tapi buruk di perekonomiannya. Maka dari itu, sektor ekonomi ini harus ditangani secara baik, karena dapat berdampak ke politik,” pungkasnya. (*) Steven
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More