Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada November 2022 terindikasi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 58,6%, lebih tinggi dari SBT pada bulan sebelumnya sebesar 32,8%.
Adapun faktor utama yang memengaruhi perkiraan penyaluran kredit baru tersebut, yaitu permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain.
“Sementara itu, untuk keseluruhan periode triwulan IV 2022, pertumbuhan kredit baru diprakirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai SBT penyaluran kredit baru diprakirakan sebesar 89,1%, lebih tinggi dibandingkan 84,5% pada triwulan III 2022,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Erwin Haryono dalam keterangan reminya, Senin, 19 Desember 2022.
Kemudian, permintaan pembiayaan korporasi pada November 2022 terindikasi tumbuh positif. Hal tersebut tercermin dari SBT pembiayaan korporasi sebesar 13,2%. Mayoritas sumber pembiayaan terutama dipenuhi dari dana sendiri, diikuti oleh penambahan kredit baru ke perbankan dalam negeri, pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik, dan pinjaman/utang dari perusahaan induk.
Di sisi rumah tangga, permintaan pembiayaan baru juga terindikasi tumbuh positif pada November 2022. Mayoritas rumah tangga memilih bank umum sebagai sumber utama penambahan pembiayaan yang terpantau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Jenis pembiayaan yang diajukan rumah tangga mayoritas berupa Kredit Multi Guna.
“Adapun sumber pembiayaan lainnya yang menjadi preferensi responden untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan antara lain koperasi dan leasing,” ungkap Erwin. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More