Perbankan

Penyaluran Kredit Baru Melambat di Oktober 2023

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran kredit baru pada Oktober 2023 melambat dibandingkan September 2023. Hasil survei kepada perbankan menunjukkan bahwa Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada Oktober 2023 tercatat sebesar 82,1 persen, lebih rendah dari SBT pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 92,6 persen.

Berdasarkan kategori bank, perlambatan penyaluran kredit baru pada Oktober 2023 diprakirakan terjadi pada seluruh kategori bank. Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit baru pada Oktober 2023 terindikasi melambat pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali KPR SBT 66,2 persen.

“Faktor utama yang memengaruhi prakiraan perlambatan penyaluran kredit baru pada Oktober 2023 yaitu permintaan pembiayaan dari nasabah, tingkat persaingan usaha dari bank lain, serta prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono seperti dikutip Senin 20 Oktober 2023.

Baca juga: Pembiayaan Korporasi Melemah, Sektor Ini Alami Perlambatan

Selanjutnya, penyaluran kredit baru diprakirakan kembali meningkat pada November 2023, terindikasi dari nilai SBT prakiraan penyaluran kredit baru November 2023 sebesar 92,9 persen. Peningkatan penyaluran kredit baru pada November 2023 diprakirakan terjadi pada seluruh kategori bank dan seluruh jenis kredit.

Berdasarkan jenis penggunaan, kebijakan penyaluran kredit yang ketat terindikasi pada seluruh jenis kredit. “Faktor yang memengaruhi perubahan standar pemberian kredit pada Oktober 2023 antara lain kondisi atau permasalahan sektor riil saat ini, risk appetite bank, proyeksi ekonomi ke depan, serta potensi risiko kredit ke depan,” ungkapnya.

Untuk keseluruhan periode triwulan IV 2023, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap tumbuh. Hal tersebut terindikasi dari SBT prakiraan penyaluran kredit baru triwulan IV 2023 hasil survei periode Oktober 2023 yang bernilai positif sebesar 95,2 persen, relatif stabil dari 95,6 persen pada triwulan III 2023.

Berdasarkan kategori bank, perlambatan penyaluran kredit baru terindikasi pada hampir seluruh kategori bank, kecuali Bank Umum Syariah yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Baca juga: Kejar Target 30 Persen Kredit UMKM di 2024, Ini yang Dilakukan Pemerintah

“Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan penyaluran kredit baru terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali Kredit Modal Kerja (KMK),” pungkas Erwin.

Berdasarkan hail survei Oktober 2023, kebijakan penyaluran kredit baru untuk keseluruhan triwulan IV 2023 secara umum sedikit lebih ketat. Hal ini terindikasi dari SBT perubahan kebijakan penyaluran kredit triwulan IV 2023 yang tercatat positif sebesar 0,5 persen.

“Berdasarkan jenis penggunaan, kebijakan penyaluran kredit yang lebih ketat diprakirakan terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali KPR yang diprakirakan tetap longgar,” tutup Erwin. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Recent Posts

AXA Mandiri Meluncurkan Produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera

Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More

3 hours ago

Bank NTT dan Bank Jatim Resmi Jalin Kerja Sama Pembentukan KUB

Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More

4 hours ago

Ekonomi RI Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III 2024, Airlangga Klaim Ungguli Singapura-Arab

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More

5 hours ago

AXA Mandiri Hadirkan Asuransi Dwiguna untuk Bantu Orang Tua Atasi Kenaikan Biaya Pendidikan

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More

7 hours ago

Sritex Pailit, Pemerintah Diminta Fokus Berantas Impor Ilegal dan Revisi Permendag 8/2024

Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More

7 hours ago

Pemerintah Bahas Revisi PP 51 Terkait Upah Minimum Provinsi

Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More

8 hours ago