Jakarta – Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan menilai, penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah tepat sasaran dan membantu sektor UMKM. Penyaluran bantuan ini diklaim mampu menjaga keberlangsungan usaha para pengusaha mikro dan kecil.
“Hasil evaluasi kami dari implementasi BPUM menunjukkan program ini bukan hanya tepat sasaran, tetapi sudah dirasakan betul manfaatnya oleh pengusaha mikro dan kecil penerima program dalam melanjutkan usaha mereka, jadi menghindari dari usaha mereka shutdown,” ujar Elan pada paparan virtualnya, Rabu, 18 Agustus 2021.
Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memperluas jangkauan BPUM atau membuat program baru dengan skema yang serupa. Saat ini, BPUM baru mampu menjangkau sekitar 12 juta UMKM. Jumlah tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM Indonesia.
“Kalau kita bisa menjaga keberlangsungan mereka (UMKM), efeknya bisa ke pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat PTT (pegawai tidak tetap),” ucap Elan.
Asal tahu saja, sektor UMKM menjadi bagian vital dari perekonomian Indonesia karena menyumbang 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah dari PDB nasional. Hingga saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada 64,2 juta UMKM yang berkontribusi pada perekonomian nasional. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu di periode 28 Oktober hingga 1… Read More
Jakarta - Kandidat Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, saat ini tengah bersaing… Read More
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus tagih… Read More