Jakarta – Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan menilai, penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah tepat sasaran dan membantu sektor UMKM. Penyaluran bantuan ini diklaim mampu menjaga keberlangsungan usaha para pengusaha mikro dan kecil.
“Hasil evaluasi kami dari implementasi BPUM menunjukkan program ini bukan hanya tepat sasaran, tetapi sudah dirasakan betul manfaatnya oleh pengusaha mikro dan kecil penerima program dalam melanjutkan usaha mereka, jadi menghindari dari usaha mereka shutdown,” ujar Elan pada paparan virtualnya, Rabu, 18 Agustus 2021.
Ia mengusulkan agar pemerintah dapat memperluas jangkauan BPUM atau membuat program baru dengan skema yang serupa. Saat ini, BPUM baru mampu menjangkau sekitar 12 juta UMKM. Jumlah tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM Indonesia.
“Kalau kita bisa menjaga keberlangsungan mereka (UMKM), efeknya bisa ke pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat PTT (pegawai tidak tetap),” ucap Elan.
Asal tahu saja, sektor UMKM menjadi bagian vital dari perekonomian Indonesia karena menyumbang 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah dari PDB nasional. Hingga saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada 64,2 juta UMKM yang berkontribusi pada perekonomian nasional. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More