Jakarta–Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial, Harry Z Soeratin mengungkapkan, peningkatan Bantuan Sosial dapat terlaksana dengan lebih cepat jika memanfaatkan teknologi terbarukan. Selain itu, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat juga dapat mendorong program pemerintah terkait iklusi keuangan.
“Dengan menggunakan penyaluran bantuan sosial secara nasional dapat digunakan untuk sarana memperluas akses kepada industri jasa keuangan dan berbagai layanan keuangan. Minimal mereka para penerima bantuan sosial didorong untuk menabung,” ungkap Harry saat menghadiri Lokakarya “Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan program bantuan sosial” di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis 24 Agustus 2017.
Baca juga:
Dirinya menambahkan, bantuan sosial nontunai secara efektif juga mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif, untuk mendukung strategi nasional yang telah dicanangkan bapak presiden tahun lalu yaitu tercapainya indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019, dari 36 persen saat ini.
Hal tersebut dikarenakan kebanyakan penerima bantan sosial belum memiliki rekening bank. Dengan mekanisme penyaluran non tunai, mekanisme melalui perbankan secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening bank dan terhubung dengan layanan bank.
Jika di antara penerima bantuan sosial ini ingin membuka usaha kecil di desanya misalnya, mereka dapat meminta kredit/pinjaman mikro dari bank dan tidak perlu meminjam uang dari oknum rentenir yang mengenakan bunga tinggi.
Harry menyebut, akses keuangan Indonesia saat ini jauh lebih rendah dari sejumlah negara tetangga di kawasan, seperti Malaysia di angka 81 persen, Thailand 78 persen, bahkan salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia India dengan tingkat inklusi keuangan 53 persen. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More