News Update

Penyaluran Bansos Tingkatkan Inklusi Keuangan

Jakarta–Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial, Harry Z Soeratin mengungkapkan, peningkatan Bantuan Sosial dapat terlaksana dengan lebih cepat jika memanfaatkan teknologi terbarukan. Selain itu, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat juga dapat mendorong program pemerintah terkait iklusi keuangan.

“Dengan menggunakan penyaluran bantuan sosial secara nasional dapat digunakan untuk sarana memperluas akses kepada industri jasa keuangan dan berbagai layanan keuangan. Minimal mereka para penerima bantuan sosial didorong untuk menabung,” ungkap Harry saat menghadiri Lokakarya “Pemanfaatan Teknologi untuk Peningkatan program bantuan sosial” di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis 24 Agustus 2017.

Baca juga:

Dirinya menambahkan, bantuan sosial nontunai secara efektif juga mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif, untuk mendukung strategi nasional yang telah dicanangkan bapak presiden tahun lalu yaitu tercapainya indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di tahun 2019, dari 36 persen saat ini.

Hal tersebut dikarenakan kebanyakan penerima bantan sosial belum memiliki rekening bank. Dengan mekanisme penyaluran non tunai, mekanisme melalui perbankan secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening bank dan terhubung dengan layanan bank.

Jika di antara penerima bantuan sosial ini ingin membuka usaha kecil di desanya misalnya, mereka dapat meminta kredit/pinjaman mikro dari bank dan tidak perlu meminjam uang dari oknum rentenir yang mengenakan bunga tinggi.

Harry menyebut, akses keuangan Indonesia saat ini jauh lebih rendah dari sejumlah negara tetangga di kawasan, seperti Malaysia di angka 81 persen, Thailand 78 persen, bahkan salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia India dengan tingkat inklusi keuangan 53 persen. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

MK Putuskan Hanya BPK yang Berwenang Hitung Kerugian Negara, Ini Respons KPK

Poin Penting: MK memutuskan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. KPK… Read More

1 hour ago

OJK Blokir 33.252 Rekening Judi Online, Perbankan Diminta Perketat EDD

Poin Penting OJK telah memblokir 33.252 rekening terindikasi judi online, meningkat dari sebelumnya 32.556 rekening.… Read More

1 hour ago

OJK: 53 Penawaran Umum dalam Pipeline, 15 di Antaranya Siap IPO

Poin Penting OJK mencatat 53 rencana penawaran umum hingga Maret 2026, dengan 15 perusahaan di… Read More

2 hours ago

Marak Joki Coretax di Medsos, Begini Tanggapan Menkeu Purbaya

Poin Penting Marak jasa joki Coretax di media sosial dengan tarif Rp50–100 ribu, memanfaatkan kesulitan… Read More

3 hours ago

Universal Banking di Depan Mata, OJK Soroti Tantangan Kesiapan IT Industri Perbankan

Poin Penting OJK kaji universal banking, yakni integrasi layanan keuangan (perbankan, asuransi, investasi, fintech) dalam… Read More

4 hours ago

IHSG Dibuka Rebound, Balik Lagi ke Level 7.000

Poin Penting IHSG dibuka menguat 0,19 persen ke level 7.002,69 pada awal perdagangan, berbalik dari… Read More

4 hours ago