Jakarta – Mantan wakil ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan apakah keputusan pemerintah untuk menurunkan harga gas industri di hilir sebuah langkah yang tepat. Di mana dari sisi hulu, ia menilai juga perlu diperhatikan, dan meminta pemerintah kontraktor kontrak kerja sama (K3S) lebih transparan.
Mantan anggotan DPR RI periode 2004-2019 tersebut memberikan data soal harga gas regional hulu di mulut sumur (wellhead)
“Data yang saya miliki, harga gas regional di wellhead misalnya untuk wilayah Jawa Barat sudah di kisaran USD5,5-USD6,99 per MMBTU,” kata dia di Jakarta, Senin (10/2/2020).
Kemudian, imbuh dia, rincian harga gas regional lainnya adalah, Cirebon US 6,7-USD 6,96 per MMBTU, Batam USD 5,63-USD 6,37 per MMBTU, Pekanbaru USD 7,95-USD 8,42 per MMBTU, Dumai USD 6,54-USD 7,50 per MMBTU, Medan US 7,51-USD 8,78 per MMBTU, dan Jawa Timur USD 7,32-USD 7,44 per MMBTU.
“Dari data harga di atas sudah sangat terang benderang bahwa kontraktor kontrak kerja sama (K3S) yang mengeruk keuntungan paling besar. Padahal, para K3S itu sudah menikmati cost recovery, yakni semua biaya operasional kontraktor diganti oleh negara,” ucap Inas lagi.
Inas menjelaskan, oleh karena itu berdasarkan angka cost recovery, terkait realisasi lifting gas, sudah seharusnya pemerintah melalui SKK Migas bisa menghitung harga keekonomian gas di hulu untuk kemudian dinegosiasikan kembali dengan para K3S tersebut,
“Bahkan pemerintah seharusnya bisa meminta K3S tersebut transparan dalam menghitung harga gas di wellhead. Jadi kenapa harus PT PGN Tbk yang harus dipaksa rugi dengan menurunkan harga gas di hilir?” tandasnya. (*)
Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More
Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Jumat, 22 November 2024, ditutup… Read More