Moneter dan Fiskal

Pentingnya Kredibilitas Bank Sentral Untuk Dukung Efektivitas Kebijakan

Jakarta – Kredibilitas bank sentral sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada publik terhadap kebijakan yang ditempuh sehingga efektivitas kebijakan dapat tercapai. Meningkatnya kredibilitas bank sentral dipandang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan moneter itu sendiri.

Kredibilitas bank sentral yang baik akan memengaruhi rasionalitas publik, sehingga langkah kebijakan bank sentral khususnya dalam mengendalikan inflasi akan direspon secara positif oleh publik. Hal ini akan berdampak pada terjaganya stabilitas harga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam Leadership Economic Forum “Consistent Economic Policy and Economic Development” di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2018.. Forum terselenggara sebagai kerjasama antara Bank Indonesia, International Peace Foundation (IPC), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), BRIDGES serta Institut Teknologi Bandung (ITB), dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan acara ASEAN “Bridges Dialogue Toward of Culture Peace”yang ke-7.

Dalam forum yang menghadirkan penerima Nobel Ekonomi tahun 2004, Prof. Finn E. Kydland tersebut, Gubernur BI juga menyampaikan 2 (dua) poin penting yang diangkat Prof. Finn E. Kydland dan Edward Prescott. Pertama, pilihan antara mengikuti aturan (rule of policy making) atau diskresi (discretion), khususnya terkait respon kebijakan di tengah ketidakpastian ekonomi di masa depan, dan dalam menghadapi perilaku rasional pelaku ekonomi.

“Apabila lembaga memilih diskresi dalam kebijakannya, maka akan muncul adanya inkonsistensi waktu kebijakan. Namun, jika mengikuti aturan kebijakan, maka konsistensi kebijakan yang ditempuh akan memperoleh respon kebijakan yang optimal. Pemikiran ini telah merubah pandangan mengenai independensi, akuntabilitas, transparansi dan komunikasi,” ujarnya.

Untuk itu, Gubernur BI menekankan pentingnya komunikasi kebijakan selain mekanisme kebijakan, kerangka kerja, dan proses pengambilan keputusan dalam setiap penetapan kebijakan bank sentral. Komunikasi merupakan instrumen kebijakan yang sangat kuat agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan.

Apabila hal ini terwujud, lanjut dia, maka kredibilitas bank sentral akan dapat dicapai. Selain itu, Gubernur BI juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor terutama dalam mendukung reformasi struktural ekonomi Indonesia. Kedua, perlunya menyeimbangkan sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply) di dalam perekonomian.

Dalam pemaparannya, Prof. Kydland menjelaskan materi terkait “consistent economic policy and economic development”. Hal tersebut menunjukkan perlunya komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang baik dicapai secara konsisten dari waktu ke waktu.

Tanpa komitmen seperti itu, dapat diprediksi bahwa kebijakan ekonomi menjadi berorientasi jangka pendek, kehilangan manfaat dari konsistensi jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan dan menghasilkan kesejahteraan yang rendah bagi warga negara serta dapat menimbulkan gangguan terhadap perdamaian.

Melalui hasil penelitiannya yang menjelaskan tentang efek dari kebijakan makro terhadap pertumbuhan ekonomi dan siklus bisnis, diyakini hasil penelitian Prof. Kydland dapat bermanfaat sebagai alternatif solusi permasalahan ekonomi baik di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Selain itu, hasil penelitiannya juga memberikan insight dalam penyusunan kebijakan moneter dan fiskal sebagaimana hasil riset yang telah diterapkan di Inggris, Selandia Baru, Swedia, dan di zona euro.

Kegiatan Leadership Economic Forum pagi ini merupakan salah satu wadah bagi Bank Indonesia untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai arah kebijakan Bank Indonesia yang dihadiri oleh berbagai kalangan yaitu otoritas dan kementerian yang merupakan pengambil kebijakan di pemerintah dan publik, akademisi, pengamat ekonomi, praktisi, lembaga multilateral serta asosiasi terkait. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Siap-Siap! Transaksi E-Money dan E-Wallet Terkena PPN 12 Persen, Begini Hitungannya

Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More

1 hour ago

Kemenkraf Proyeksi Tiga Tren Ekonomi Kreatif 2025, Apa Saja?

Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More

2 hours ago

Netflix, Pulsa hingga Tiket Pesawat Bakal Kena PPN 12 Persen, Kecuali Tiket Konser

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More

2 hours ago

Paus Fransiskus Kembali Kecam Serangan Israel di Gaza

Jakarta -  Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More

2 hours ago

IHSG Dibuka Menguat Hampir 1 Persen, Balik Lagi ke Level 7.000

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More

4 hours ago

Memasuki Pekan Natal, Rupiah Berpotensi Menguat Meski Tertekan Kebijakan Kenaikan PPN

Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More

4 hours ago